Jokowi Teken PP Tapera, Saham BBTN Naik Tinggi

IN
Oleh inilahcom
Rabu 03 Juni 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta- - Setelah Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah (PP) No 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, melejit seketika.

Pergerakan PT Bank Tabungan Negara (Tbk) terus naik setelah Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) diteken pada Selasa (2/6) kemarin.

Berdasarkan data pergerakan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (3/6/2020), saham bank BTN yang berkode emiten BBTN, ditutup di level Rp1.010 per lembar saham. Atau naik 85 poin, setara 9,19% dibandingkan sehari sebelumnya. Diduga penguatan ini lantaran Jokowi telah menandatangani PP Tapera pada Selasa (2/6/2020).

Direktur Pusat Studi Properti Indonesia, Panangian Simanungkalit mengatakan, langkah pemerintah membentuk BP Tapera, ikut menopang sendi-sendi perekonomian. Pasalnya, program anyar tersebut akan mendongkrak pembiayaan perumahan. "Nantinya para peserta program Tapera juga bisa mengajukan pembiayaan perumahan lewat perbankan yang mengelola dana program ini, sehingga cepat atau lambat (BP Tapera) pasti bisa mendongkrak pembiayaan perumahan," ujar Panangian.

Pada perdagangan Selasa (2/6), harga saham BBTN bergerak dinamis. Sempat meroket hingga 21,05% ke level Rp920 per saham. Bahkan, saham BBTN juga sempat mencapai level tertingginya yakni Rp940 per saham atau kenaikan sebesar 23,68 persen mendekati batasan harga Auto Reject Atas (ARA) 25%.

Sektor pembiayaan perumahan diprediksi bakal kian terdongkrak usai ditandatanginya PP 25 Tahun 2020. Berdasarkan PP tersebut, Badan Pengelola (BP) Tapera akan segera beroperasi menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang untuk pembiayaan perumahan serta memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau. Melalui program Tapera, pemerintah menargetkan masyarakat yang terkendala keterbatasan dana dapat memiliki rumah.

Panangian menilai, besaran iuran Tapera dari potongan gaji pekerja pun masih masuk akal. Karena, para pekerja bakal menerima manfaat yang lebih besar yakni memiliki rumah. "Kita harus belajar dari negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia (memberikan hunian bagi masyarakatnya), karena ini membangun keseimbangan sebenarnya, membangun masyarakat yang adil. Inikan untuk mensejajarkan Indonesia dengan berbagai negara," katanya.

Panangian melanjutkan untuk mengelola dana yang dikumpulkan dari peserta, tentu BP Tapera akan menggandeng perbankan di Tanah Air. Seluruh perbankan tersebut, lanjutnya, memiliki potensi untuk mengelola dana Tapera.

Namun, dalam hal ini, bank BTN digadang-gadang akan mengelola dana tersebut dengan porsi yang paling besar, lantaran Bank BTN yang merupakan Bank BUMN yang memang fokus bisnisnya dalam pembiayaan perumahan.

"BTN keunggulannya memang memanufaktur, mem-package, dia sudah terbiasa puluhan tahun mem-package KPR untuk menengah ke bawah. BTN menang pengalaman," ujar Panangian.

BP Tapera nantinya tak hanya mengelola dana perumahan bagi pegawai negeri sipil (PNS), melainkan juga seluruh perusahaan. Di dalam Pasal 7 PP No. 25 Tahun 2020 menjelaskan dana Tapera berasal dari pekerja yang gajinya dipotong, meliputi PNS dan ASN, Anggota TNI/ Polri termasuk prajurit siswa TNI, pejabat negara, pekerja BUMN, BUMD, BUMDes, juga termasuk pekerja swasta.

Selain itu, dalam PP tersebut juga disebutkan, bahwa besaran iuran peserta yang telah ditetapkan adalah sebesar 3% dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri.

Dari potongan 3 persen tersebut, sebesar 0,5% akan dibayarkan oleh perusahaan. Sedangkan sisanya yakni sebesar 2,5% akan dipotong dari gaji atau penghasilan pekerja. [ipe]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA