Korban Investasi Bodong Akan Gelar Unjuk Rasa

IN
Oleh inilahcom
Rabu 03 Juni 2020
share
Paguyuban korban investasi bodong mengirimkan ratusan majalah, kepada Presiden Joko Widodo dan seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju

INILAHCOM, Jakarta - Paguyuban korban investasi bodong PT. MPIP dan MPIS, mengirimkan ratusan majalah mingguan edisi 28 Mei - 03 Juni 2020, kepada Presiden Joko Widodo dan seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju.

Hal ini terpaksa dilakukan untuk menarik perhatian kepala negara dan pemerintah agar turun tangan membantu mengembalikan uang nasabah PT. MPIP dan MPIS, yang nilainya mencapai Rp8 triliun.

Pada cover majalah tersebut tertulis "Skema Ponzi Mahkota..." Skema Ponzi di lihat dari arti di wikipedia adalah modus investasi atau Investment Fraud.


Salah seorang anggota paguyuban yang menjadi korban berinsial Y menuturkan, para korban patungan membeli, mengkemas sendiri dan mengirimkan majalah berita secara gratis ke seluruh pejabat negara, termasuk kepada Presiden Jokowi, selebihnya diperuntukan pada para aparat penegak hukum, dengan tujuan agar aspirasinya didengar, setelah membaca berita dalam majalah tersebut.

Korban lainnya, AS mengatakan, "Kami kirimkan majalah ke pejabat negara dari Presiden Jokowi, Wapres, Semua menteri, ketua DPR, Jaksa agung, Ketua MA, Kapolri, Ketua OJK, Ketua PPATK dan seluruh aparat penegak hukum, agar mereka tahu modus skema ponzi yang sudah merugikan kami hingga triliunan rupiah uang para korban raib, tidak dapat dipertanggungjawabkan," ucap AS.

Harapan mereka agar pejabat pemerintah tahu mengenai kasus ini, dan mendorong dilakukannya pengusutan dugaan keterlibatan Direktur Utama. Agar kasus yang sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya ini segera diproses secara hukum, dan ditangkap semua oknum yang terlibat didalamnya. Penyidik Polda Metro Jaya harus sungguh-sungguh menyidik.

"Apabila pemerintah khususnya aparat kepolisian tidak memberikan perhatian dalam kasus ini maka kami akan melakukan unjuk rasa di depan istana presiden untuk menyuarakan aspirasi kami. Harapannya Bapak Presiden dapat secara tegas bertindak melindungi kepentingan nasabah. Kami juga telah mengirimkan permohonan Rapat Dengar pendapat ke Komisi III DPR RI. Agar wakil rakyat dapat mendengar secara langsung keluh kesah kami. Uang pensiunan kami raib yang sudah puluhan tahun dikumpulkan," katanya lagi.

Korban R dengan tegas meminta Kapolda Metro Jaya agar menangkap dan menahan para oknum pembuat skema Ponzi ini.

"Pada awal sungguh menggiurkan, saat menggerakan hati para nasabah, dinyatakan uang yang disetor guna membiayai proyek property, ternyata untuk skema ponzi, dengan gali lobang tutup lobang, disini kami merasa tertipu," ucapnya.

Tatkala para korban di wawancara oleh wartawan kenapa tidak ikut PKPU, dengan lugas menjawab, "Untuk apa memilih jalur PKPU? Sejak awal sudah terindikasi ada itikad tidak baik. PKPU hanya taktik buying time, dan bertujuan menghilangkan unsur pidana. Para korban yang ikut PKPU akan kecewa karena tidak terdapat kejelasan mengenai aset yang di miliki PT. MPIP dan MPIS. Adalah tidak logis, perusahaan yang tidak operasional dan minim aset dapat membayar kerugian para nasabah sebesar Rp8 triliun. Korban lain menjawab," tuturnya.

Perdamaian hanya bisa diwujudkan apabila direksi PT. MPIP ada itikad baik. Dari awal hati para nasabah telah digerakan sedemikian rupa, dengan janji-janji manis keluar dari mulut Dirut di atas panggung dalam acara Mahkota Vaganza. Perusahaan bakal meraih untung dari 50 Miliar hingga puluhan triliun. Nyatanya uang para nasabah malah di buat Ponzi Scheme.

"Parahnya lagi, para nasabah diimingi, selain mendapat bunga, akan diberikan pula dividen oleh Raja Sapta Oktohari. Namun kenyataannya bukan hanya tidak dapat dividen, modal pokok para nasabah pun tidak dikembalikan," katanya.

Pengamat Ahli Pidana dari Universitas Bhayangkara Jakarta menjelaskan kepada media, mens rea perbuatan dugaan pidana Direksi PT MPIP telah terang benderang dalam tayangan video pada bulan Nopember 2019, yang membujuk rayu, menggerakan hati para calon nasabah yang hadir agar memasukkan dana ke PT. MPIP miliknya, dengan mengatakan akan memberikan dividen selain dapat bunga. Telah memenuhi unsur Bujuk rayu dan rangkaian kebohongan pada pasal 378 tentang Penipuan.

Ditambah dengan tidak dikembalikannya dana para pelapor ketika jatuh tempo, memenuhi unsur penggelapan yang ada didalam kekuasaannya dengan menahan uang milik orang lain, dalam hal ini kepunyaan para nasabah, sesuai pasal 372 KUH Pidana tentang Penggelapan.

"Apalagi perusahaan menarik dan menghimpun dana masyarakat, dengan hanya memiliki izin perusahaan jelas melanggar hukum," katanya.


# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA