Era SBY Boleh Kenapa Era Jokowi Tak Boleh ?

IN
Oleh inilahcom
Minggu 07 Juni 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Teddy Gusnaidi, ikut menanggapi soal isu pembatalan kegiatan ibadah haji, karena dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) akan digunakan untuk menguatkan nilai tukar rupiah.

"Ternyata berita dana haji digunakan untuk penguatan rupiah hoax, kalaupun bukan hoax, emang salahnya dimana?," tulis akun Twitter @TeddyGusnaidi, dikutip Sabtu ( 6/6/2020).


Menurut Teddy, di era kepemimpinan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, dana haji pun pernah diinvestasikan ke infrastruktur. Lalu ia pertanyakan, mengapa hal tersebut tak bisa dilakukan kembali di era Presiden Jokowi ?

"Wong pemerintah SBY aja gunakan dana haji untuk infrastruktur boleh, kenapa pemerintah Jokowi tidak boleh? Melanggarnya dimana?.
Ada yang bisa jelaskan? " tulis dia.


"Oh iya, pengelolaan dana haji bukan bagian dari ibadah haji ya. Jangan nanti ujung-ujungnya kesana dan diframing jadi masalah anti agama Islam. Jangan ya.," tambah Teddy.


Diketahui, ramai isu mencuat ke publik bahwa pembatalan kegiatan ibadah haji karena dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) akan digunakan untuk menguatkan nilai tukar rupiah. Kabar yang beredar menyatakan ada sekitar US$600 juta dana haji yang digunakan untuk penguatan rupiah.

Meski demikian, Bank Indonesia (BI) sudah membantah kabar tersebut karena tidak benar. Mengingat, stabilitas nilai tukar rupiah merupakan tugas bank sentral nasional, bukan institusi lain seperti BPKH.


# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA