Pengunaan Dana Haji

SBY Diminta Jelaskan Agar Tak Merembet

IN
Oleh inilahcom
Senin 08 Juni 2020
share
Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Teddy Gusnaidi menegaskan tidak menyebut bahwa era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, menggunakan dana haji sebelum adanya Undang-undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

"Loh yang bilang rezim @SBYudhoyono gunakan dana haji sebelum ada UU itu bukan gue," kicau akun Twitter @TeddyGusnaidi, dikutip Senin (8/6/2020).


Teddy mengklaim justru membela SBY. Dan, tak yakin jika era pemerintahan SBY, menggunakan dana haji sebelum adanya Undang-undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

"Makanya gue belain pak SBY. Gak mungkin rezim pak SBY gunakan dana haji tanpa ada perangkat hukumnya. Cuma..daripada merembet kemana-mana, makanya gue minta pak SBY jelaskan. Simpel toh," tulis dia.


Sebelumnya, Teddy Gusnaidi, ikut menanggapi soal isu pembatalan kegiatan ibadah haji, karena dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) akan digunakan untuk menguatkan nilai tukar rupiah.

"Ternyata berita dana haji digunakan untuk penguatan rupiah hoax, kalaupun bukan hoax, emang salahnya dimana?," tulis akun Twitter @TeddyGusnaidi, dikutip Sabtu ( 6/6/2020).


Menurut Teddy, di era kepemimpinan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dana haji pun pernah diinvestasikan ke infrastruktur. Lalu ia pertanyakan, mengapa hal tersebut tak bisa dilakukan kembali di era Presiden Jokowi ?

"Wong pemerintah SBY aja gunakan dana haji untuk infrastruktur boleh, kenapa pemerintah Jokowi tidak boleh? Melanggarnya dimana?.
Ada yang bisa jelaskan? " tulis dia.


"Oh iya, pengelolaan dana haji bukan bagian dari ibadah haji ya. Jangan nanti ujung-ujungnya kesana dan diframing jadi masalah anti agama Islam. Jangan ya.," tambah Teddy.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA