Sim Salabim...Sri Mulyani Sulap APBN Covid 19

IN
Oleh inilahcom
Senin 08 Juni 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Pada 5 Mei 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) memberikan paparan kepada Komisi XI DPR. Terkait postur baru APBN 2020 sesuai Perpres No 54/2020.

Dalam paparan postur APBN baru tersebut, Pemerintah akan menjalankan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) guna merespon dampak pelemahan ekonomi yang berlanjut hingga saat ini karena pandemi corina virus disease 2019 (Covid-19).

Kemudian, Program PEN ini, atau yang lebih populer adalah program untuk memerangi Covid 19 mempunyai anggaran yang besar, dan sangat aneh. Kelihatan aneh, seperti ada sihir, yang sangat ahli menyulap anggaran. Seketika, bisa mengalami kenaikan anggaran yang terus menerus seperti tanpa punya rem.

Ini artinya, mantra mantra sihir tersebut sangat mujarab. Bisa seenak saja, menaikan anggaran Covid 19 tanpa memikirkan sumber pendanaan. Lihat saja Pada bulan Mei 2020, Anggaran alokasi awal untuk memerangi covid 19 hanya sebesar Rp.405,1 Triliun. Tiba tiba tiada hujan, tiada Angin, anggaran covid 19 dinaikin lagi mencapai Rp.641,1 Triliun. Lalu bin salabin anggaran covid 19 disihir naik lagi sebesar Rp.667,1 Triliun.

Kemudian, penambahan APBN dari alokasi Anggaran untuk covid 19 tidak ada jaminan akan berhenti pada angka angka Rp.667,1 Triliun. Sepertinya anggaran Covid 19 terus menerus melaju mengalami kenaikan sesuai selera menteri keuangan sendiri. Bisa bisa saja, dalam hitungan minggu atau bulan tiba tiba ada lagi kenaikan anggaran tersebut.

Dari kenaikan angka tersebut, pihak kementerian keuangan memang tidak pernah menjelaskan secara gamblang terbuka ke publik. Sebetulnya apa yang menjadi penyebab ukuran kenaikan tersebut. Tetapi yang jelas, kenaikan anggaran covid 19 sedang memperlihatkan bahwa Menkeu SMI tidak punya perencanaan yang baik untuk menanggulangi bencana wabah covid 19.

Seharusnya, seorang SMI, yang katanya menyandang gelar menteri keuangan terbaik di dunia, memiliki perencanaan yang baik. Sudah andal bisa menghitung berapa triliun yang harus dialokasikan untuk kebutuhan dan kepentingan untuk memerangi Covid 19. Dengan bisa menghitung kebutuhan alokasi anggaran tersebut, berarti anggaran covid 19 tidak usah tiap bulan mengalami kenaikan.

Selain itu, bila melihat anggaran covid 19 pada postur baru APBN 2020 akan terlihat kacau balau. Karena anggaran Covid 19 seperti "gado gado" alias dicampur campur dengan anggaran rutin yang lain. Sehingga tidak bisa melihat mana anggaran untuk covid 19, dan mana anggaran rutin lembaga negara lainnya.

Kemungkinan dengan cara memakai anggaran covid 19 seperti Gado gado merupakan sebuah taktik untuk "mengibuli" alias menghilangkan jejak dari pantuan masyarakat dan aparat hukum. Agar juga aparat hukum kesulitan mencari korupsi anggaran covid 19 diantara anggaran dan program program pemerintah yang lain.

Jadi dari penjelasan di atas, sudah tergambarkan bagaimana buruknya kapasitas SMI dalam membuat postur APBN sesuai Perpres No.54/2020. Dari APBN yang kacau-balau, hingga minim rencana, atau sama sekali tidak bisa menghitung berapa alokasi anggaran untuk mengantisipasi dampak ekonomi akibat Covid 19.

Ditambah lagi, APBN Covid 19 ini, kurang mendapat legitimasi. Karena mungkin, menteri keuangan SMI belum melakukan konsultasi atau mendapatkan persetujuan DPR atas beberapa kali kenaikan anggaran Covid 19 tersebut. SMI selama ini hanya mengumumkan kenaikan anggaran covid 18 di publik melalui media saja.

Seharusnya, kenaikan anggaran dalam APBN Covid 19 akan lebih baik disetujuii dulu oleh DPR. Lembaga DPR tidak boleh dicuekin SMI, karena akan hanya menghasilkan citra jelek pada diri sendiri. Seolah olah SMI sedang memperlihatkan "show Force" atau menujukan kekuatan ke publik, bahwa hanya SMI yang punya kekuasaan atas negara ini.

Selain itu, mungkin karena SMI merupakan sosok menteri keuangan terbaik dunia, jadi tidak perlulah melakukan koordinasi dengan mitra DPR. Sebagai Sosok menteri keuangan dunia terbaik, dianggap gelar tersebut bisa menyihir dampak pelemahan ekonomi bisa selesai dengan cepat tanpa meminta persetujuan anggota dewan mengenai kenaikan anggaran Covid 19.

Padahal, setiap kenaikan anggaran Covid 19 akan berefek kepada defisit yang semakin melebar. Tentu bila sudah bicara defisit, yang harus dicari adalah sumber anggaran pendapatan berasal dari mana untuk menutupi defisit tersebut. Dan, defisit serta sumber pendapatan anggaran harus dibicarakan antara DPR dengan pemerintah, dalam hal ini kementerian keuangan. [ipe]
Penulis: Uchok Sky Khadafi, Direktur Center for Budget Analysis (CBA)

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA