Berisiko Baiknya Pilkada Desember 2020 Ditunda

IN
Oleh inilahcom
Jumat 12 Juni 2020
share
Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan

INILAHCOM, Jakarta - Politisi yang juga Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan berpesan agar pelaksanaan Pilkada 2020 tak dipaksakan.

Mengingat wabah pandemi Covid19 memeterai pelajaran penting bahwa melindungi kehidupan masyarakat adalah tujuan utama semua kebijakan Negara dalam mengahadapi wabah ini. Dan sebenarnya wabah ini juga sedikit memberi ujian alami kepada para pemimpin, termasuk kepala daerah.

Hal ini disampaikan menyusul pemerintah dan DPR sudah merestui permintaan tambahan anggaran yang diperlukan untuk menggelar Pilkada di tengah Pandemi Covid-19. KPU pun bersiap memulai kembali tahapan pada 15 Juni 2020 ini.

"Jadi pelaksanaan Pilkada pada Desember 2020 adalah sesuatu yang sangat beresiko dan justru bisa mengganggu tahapan pelaksanaan Pilkada itu sendiri," ucap Ferry, Jumat (12/6/2020).

"Jika diundurkan sampai (setidaknya) pertengahan 2021, selain mematangkan Protokol Kesehatan dalam Pilkada , juga kita semua berharap pandemi COVID19 ini sudah relatif bisa dihadapi dengan tatanan yang terstandar, dan Masyarakat Pemilih memiliki keyakinan untuk bisa berpartisipasi dengan rasa aman dengan Protokol Kesehatan yang tersedia," lanjutnya.

Menurut Ferry, usulan penundaan Pilkada justru karena ingin pelaksanaan Pilkada secara berkualitas dan partisipatif karena ada rasa aman, bukan sekedar untuk menunda dari segi waktu, tapi supaya Pilkada tidak diselenggarakan sekedar ada Pilkada.

"Sehingga intrik pelaksanaan Pemilu berikutnya, Indonesia sudah punya model atau pola pelaksanaannya yang memenuhi prinsip-prinsip Demokrasi, Menjamin Hak Politik Masyarakat dan dengan Penerapan Protokol Kesehatan," tutupnya.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA