Hadiri Aksi PA 212 ini Kata Yusuf Martak

IN
Oleh inilahcom
Rabu 24 Juni 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Ketua GNPF-Ulama Yusuf Martak menyampaikan alasan pihaknya tetap menggelar unjuk rasa di tengah pandemi Covid-19.

"Kenapa kami masih berkumpul saat COVID masih tinggi? Karena mereka (DPR) mengerjakan (RUU HIP) ketika COVID, kalau kita tunggu sampai Covid selesai ya, sudah selesai semua," kata Yusuf Martak dari mobil komando, Rabu (24/6/2020).

Diketahui Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan ormas Islam lainnya hari ini melakukan aksi unjuk rasa menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) depan gedung MPR/DPR RI.

Di samping itu, Yusuf Martak mengingatkan massa aksi agar tetap mengikuti protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

"Masker jangan ditanggalkan jangan dibuka, ini demi kesehatan masing-masing pribadi Anda dan kesehatan keluarga, karena nantinya semua yang hadir di sini akan kembali ke rumahnya masing-masing," katanya.

Diketahui, aksi Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan ormas Islam lainnya ini tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK NKRI).


Berikut isi pernyataan ANAK NKRI tentang penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dan bahaya kebangkitan PKI/Komunisme :

1. Menolak RUU HIP dan mendesak Pimpinan dan seluruh Fraksi Fraksi di DPR RI menghentikan pembahasannya menjadi UU, serta mendesak Pimpinan DPR RI mengeluarkan RUU HIP dari Prolegnas.

2. Mendukung penuh dan siap mengawal Maklumat Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Pimpinan MUI Provinsi se Indonesia, yang antara lain menolak RUU HIP.

3. Mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas inisiator dan konseptor RUU HIP, serta memproses secara hukum pidana, pihak pihak yang berupaya mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan Trisila dan Ekasila.

4. Mendesak aparat penegak hukum untuk menegakkan dan melaksanakan UU nomor 27/1999 tentang Perubahan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, khususnya pasal 107a, 107b,107c, 107d, dan 107e terhadap oknum-oknum pelaku makar terhadap Pancasila.

5. Sesuai UU nomor 2/2008 tentang Partai Politik pasal 40 dan pasal 41 tentang Partai Politik jo UU nomor 2/2011, mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa dan memutuskan permohonan pembubaran parpol yang menjadi inisiator dan konseptor RUU HIP karena terbukti melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan; dan atau melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan NKRI, sekaligus membatalkan ketentuan hanya pemerintah yang boleh mengajukan permohonan pembubaran partai politik.

6. Mendesak DPR agar sesuai Undang Undang Dasar 1945 mendorong MK melakukan sidang pemberhentian presiden dan MPR segera menggelar Sidang Istimewa, apabila Presiden Joko Widodo memberi peluang atau akan mengubah Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila serta membangun kerja sama dengan Partai Komunis China.

7. Menolak kriminalisasi dan perlakuan yang tidak adil oleh aparat hukum terhadap para ulama dan tokoh masyarakat yang berseberangan dan menyampaikan saran serta kritik terhadap penguasa.

8. Menyerukan para tokoh agama, tokoh masyarakat, aktivis yang setia pada NKRI dan seluruh elemen masyarakat untuk mewaspadai dan melawan gerakan komunis gaya baru yang berusaha bangkit, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun melalui jalur kekuasaan.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA