Perwakilan Massa Ingin Bertemu Pimpinan DPR RI

IN
Oleh inilahcom
Rabu 24 Juni 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Perwakilan massa aksi Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan ormas Islam lainya yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK NKRI) masuk ke dalam gedung DPR RI untuk melakukan audensi dengan pimpinan wakil rakyat.

Perwakilan tersebut di antaranya Ketua Umum FPI Sobri Lubis, Ketua GNPF Ulama Yusuf Martak, Ketua PA 212 Slamet Maarif dan lainnya. Mereka disambut oleh perwakilan dari Fraksi PKS, di antaranya Jazuli Juwaini, Mardani Ali Sera, Aboe Bakar Alhabsyi, Bukhori dan dari Fraksi PAN diwakili Ali Taher.

Sementara itu Slamet Maarif, menyampaikan bahwa pihaknya ingin bertemu langsung dengan pimpinan DPR guna melakukan audensi.

"Jadi pertama terima kasih kepada kawan-kawan PKS yang memang sudah satu pemikiran, satu sikap dengan kita tentang rancangan undang-undang ini. Tetapi kami juga menyampaikan amanah umat yang di luar agar bisa bertemu pimpinan DPR RI. Mungkin nanti Ustad Yusuf Martak juga akan memberikan kepada pimpinan DPR RI," kata Slamet, Rabu (24/6/2020)


Sementara itu, perwakilan dari Fraksi PKS, Jazuli Juwaini mengakui bahwa memang lebih tepat pernyataan dari perwakilan massa disampaikan langsung kepada pimpinan DPR RI.

"Mungkin pernyataan sikap nanti bagus disampaikannya kepada pimpinan DPR saja supaya lebih pas dan lebih berwibawa," tuturnya.

Diketahui, aksi Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan ormas Islam lainnya ini tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK NKRI).


Berikut isi pernyataan ANAK NKRI tentang penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dan bahaya kebangkitan PKI/Komunisme :

1. Menolak RUU HIP dan mendesak Pimpinan dan seluruh Fraksi Fraksi di DPR RI menghentikan pembahasannya menjadi UU, serta mendesak Pimpinan DPR RI mengeluarkan RUU HIP dari Prolegnas.

2. Mendukung penuh dan siap mengawal Maklumat Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Pimpinan MUI Provinsi se Indonesia, yang antara lain menolak RUU HIP.

3. Mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas inisiator dan konseptor RUU HIP, serta memproses secara hukum pidana, pihak pihak yang berupaya mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan Trisila dan Ekasila.

4. Mendesak aparat penegak hukum untuk menegakkan dan melaksanakan UU nomor 27/1999 tentang Perubahan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, khususnya pasal 107a, 107b,107c, 107d, dan 107e terhadap oknum-oknum pelaku makar terhadap Pancasila.

5. Sesuai UU nomor 2/2008 tentang Partai Politik pasal 40 dan pasal 41 tentang Partai Politik jo UU nomor 2/2011, mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa dan memutuskan permohonan pembubaran parpol yang menjadi inisiator dan konseptor RUU HIP karena terbukti melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan; dan atau melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan NKRI, sekaligus membatalkan ketentuan hanya pemerintah yang boleh mengajukan permohonan pembubaran partai politik.

6. Mendesak DPR agar sesuai Undang Undang Dasar 1945 mendorong MK melakukan sidang pemberhentian presiden dan MPR segera menggelar Sidang Istimewa, apabila Presiden Joko Widodo memberi peluang atau akan mengubah Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila serta membangun kerja sama dengan Partai Komunis China.

7. Menolak kriminalisasi dan perlakuan yang tidak adil oleh aparat hukum terhadap para ulama dan tokoh masyarakat yang berseberangan dan menyampaikan saran serta kritik terhadap penguasa.

8. Menyerukan para tokoh agama, tokoh masyarakat, aktivis yang setia pada NKRI dan seluruh elemen masyarakat untuk mewaspadai dan melawan gerakan komunis gaya baru yang berusaha bangkit, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun melalui jalur kekuasaan.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA