Survei: Menteri Edhy Prabowo Dinilai Layak Diganti

IN
Oleh inilahcom
Rabu 01 Juli 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Kemarahan Presiden Jokowi terhadap menteri-menterinya yang dinilai tidak bekerja dengan baik, selayaknya dimanifestasikan dengan perombakan atau reshuffle kabinet.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai kinerja menteri sudah bisa terlihat dari banyak survei yang terpapar di media massa. Hal itu menjadi gambaran puas atau tidaknya masyarakat.

Salah satu menteri yang dinilainya menjadi sorotan yakni Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo karena menempati posisi paling rendah dalam survei tingkat kepuasan kinerja para menteri. Bahkan Boyamin menilai sudah selayaknya diganti.

"Edhy Prabowo kinerjanya sangat buruk, bahkan dibanding bu Susi Pujiastuti bak langit dan bumi. Padahal bu Susi adalah perempuan dan hanya lulusan SMP," katanya.

Berdasarkan survei yang dirilis lembaga survei Arus Survei Indonesia (ASI), Jumat (19/6/2020) pekan lalu, Menteri Edhy Prabowo menempati paling rendah dalam survei tingkat kepuasan kinerja para menteri.

Politisi Gerindra itu hanya mendapat tingkat kepuasan sebanyak 23,3 persen, sedangkan yang tidak puas ada 58 persen. Sementara pimpinan Partai Gerindra, Prabowo Subianto yang juga menjabat menteri, ada di urutan pertama sebagai menteri dengan kinerja paling memuaskan.

Boyamin menilai survei itu adalah gambaran dari kepuasan masyarakat. Dia juga menggarisbawahi kebijakan Menteri Edhy soal ekspor lobster yang dipertanyakan transparansinya.

"Salah satunya adalah ekspor benih lobster yang sangat memalukan dan mencederai kebijakan Presiden Jokowi, apa untungnya ekspor benih lobster dengan membuat nelayan tetap gigit jari," ujarnya.

Penilaian yang sama juga diakui oleh Peneliti Alpha Research Database Ferdy Hasiman yang menilai kementerian Kelautan dan Perikanan mengalami kemunduran.

"Sejak ditinggal Susi Pudjiastuti, Kementerian KKP mundur luar biasa," kata Ferdy.

Sementara Wakil Ketua Umum Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan untuk urusan reshuffle kabinet, ia menilai hal itu adalah hak penuh hak prerogatif Presiden Jokowi.

Untuk itu, Dasco menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi terkait kinerja dua menteri Gerindra apakah terancam reshuffle atau tidak.

"Sesuai arahan pak Prabowo Subianto, kami bekerja maksimal dan mendukung pemerintah, kerja-kerja taktis yang dilakukan di Kementerian Pertahanan maupun KKP. Karena itu, sesuai hak prerogatif Presiden, biarlah pak Presiden menilai apakah kementerian yang diberikan kepada kader Gerindra itu mempunyai nilai yang baik atau tidak, itu sepenuhnya kami serahkan kepada pak Presiden," jelasnya. [ton]

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA