KSPI Kritik Keras PHK Gojek Dianggap Aneh PSI

IN
Oleh inilahcom
Kamis 02 Juli 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terus meluas. Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat sampai 2 Juni 2020, pekerja terdampak PHK dan dirumahkan mencapai 3,05 juta jiwa.

Angka tersebut meningkat dari data sebelumnya, yaitu 3juta orang per 20 April 2020. Tak hanya perusahaan kecil, startup dan perusahaan mapan tak lepas dari gelombang PHK akibat Pandemi COVID-19.

Seperti Grab, Traveloka, Gojek, Ramayana. Beberapa maskapai juga sudah memutus kontrak karyawannya seperti Garuda, Lion Air dan Air Asia. Maraknya gelombang PHK ini membuat Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal langsung beraksi.

Said bahkan mengancam akan menggugat Gojek terkait PHK terhadap 430 karyawan startup lokal tersebut. Dinilainya, proses PHK itu melanggar aturan. "KSPI mendesak Gojek menghentikan PHK dan mempekerjakan kembai ke 430 karyawan. Kami akan all out melakukan pembelaan terhadap buruh yang di PHK," ujar Said dalam rilis, Selasa (30/6/2020).

Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Guntur Romli melihat adanya keanehan dari manuver Said Iqbal. Dia mengaku heran karena Said hanya garang terhadap PHK yang dilakukan Gojek. Padahal, banyak perusahaan rintisan lainnya yang juga melakukan PHK terhadap karyawannya akibat pandemi Virus Corona atau COVID-19.

"Banyak perusahaan khususnya perusahaan rintisan (startup) yang melakukan PHK dengan alasan efisiensi dan agar survive, termasuk Gojek, Grab, Traveloka dan OYO," kata Gun Romli, Selasa (30/6/2020).

Manuver Said yang menyerang startup anak negeri dan mengabaikan langkah PHK yang juga dilakukan startup asing seperti Grab menimbulkan dugaan adanya pesanan. "Anehnya, Said Iqbal hanya komentar soal PHK di Gojek, ada aroma kuat, pesanan di pernyataan Saiq Iqbal," tegasnya.

Gun Romli menilai alasan Said memperkarakan PHK yang dilakukan Gojek terlalu berlebihan. Menurutnya, dari informasi yang dia baca, Gojek dan juga perusahaan rintisan lain yang melakukan PHK untuk menyelamatkan usaha akibat COVID-19 sudah sesuai aturan. "Gojek memberi pesangon besar dan memenuhi hak-hak karyawan. Kenapa Said tidak mempersoalkan PHK di tempat lain. Apa karena ini rintisan lokal, sementara yang asing mesti di bela," pungkasnya.

Sebagai ketua KSPI, Said akrab dengan manuver politik. Termasuk menekan Presiden Joko Widodo dengan ancaman demo-demo besar jika desakan buruh tidak dikabulkan. Misalnya jelang penentuan kabinet pada Oktober 2019, Said mendesak Presiden Jokowi untuk menunjuk perwakilan buruh sebagai menteri Tenaga Kerja saat pertemuan di Istana Bogor. Namun manuver Said tidak mempan. Jokowi lebih memilih Ida Fauziyah, Politisi dari Partai Kebangsaan Bangsa untuk memimpin Kemenaker. [ipe]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA