Ganti Menteri Meski Diukur Dari Kinerja

IN
Oleh inilahcom
Kamis 02 Juli 2020
share
Peneliti Senior 123 Institute Giofedi Rauf

INILAHCOM, Jakarta - Peneliti Senior 123 Institute Giofedi Rauf menyoroti persoalan kebijakan politik nasional dalam Kabinet Presiden Jokowi yang hangat diperbincangkan terkait isu reshuffle Menteri.

"Ditengah Pandemi Covid 19 sekarang ini sangat tidak elok membangun wacana tidak berbasis prestasi kerja dalam melakukan reshuffle. Isu oligarki politik dan oligarki ekonomi adalah isu yang tidak membangun kecerdasan di masyarakat dan hanya menimbulkan kegaduhan dimedia sosial seperti yang disampaikan beberapa pengamat," ujar Giofedi, Kamis (2/7/2020).

Menurutnya, secara objektif pergantian para Menteri hendaknya harus diukur dari kinerja kementrian terkait, utamanya dalam penanganan pandemi Covid 19 seperti keinginan Presiden Jokowi.

Kementrian Ekonomi serta Kementrian Maritim dan Investasi yang dipegang kader Partai Golkar secara umum merupakan kementerian yang mempunyai program serta bergerak cepat dalam penanganan pandemi maupun paska pandemi. Beberapa program yang disesuaikan dengan keadaan pandemi tetap dijalankan, dengan tujuan menyelamatkan hidup masyarakat dan ekonomi bangsa secara bersamaan.

Justru yang patut untuk dievaluasi secara mendesak adalah empat Kementerian di kabinet Jokowi dalam penanganan wabah yang buruk secara kinerja.

"Yaitu kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan dan Kementrian Sosial," tegas pria yang biasa disapa Gio itu.

Kementerian Pertanian yang menjadi sorotan pertama dimasa pandemi Covid-19, Presiden mengharapkan ada langkah kongkrit yang jelas dalam menjaga pangan agar ketersediaan pangan tetap terjaga dalam kondisi seperti sekarang ini.

"Situasi Pandemi ini, seharusnya Menteri Pertanian bisa mengkalkulasi dari mulai hulu sampai hilir, dari mulai produksi sampai dengan pasar pangannya. Sehingga produksi cukup tidak perlu impor dan harga murah," jelas Gio.

Keterlambatan penyediaan teknologi dibidang farmasi, seperti vaksin Covid-19 yang kebijakannya ada di kementerian BUMN tak lepas dalam kritikan Peneliti Senior 123 Institute tersebut.

"Terhambatnya teknologi dibidang farmasi dalam penyediaan vaksin Covid-19 yang seharusnya dibawah naungan BUMN tidak berjalan dengan baik," ucapnya.

Dilanjutkannya, bahwa Kementerian Kesehatan belum melaksanakan program penanganan Covid-19 sesuai intruksi Presiden. Hal itu dibuktikan dengan anggaran belanja yang diberikan kepada Kementerian Kesehatan hanya mampu diserap satu persen.

Iya menambahkan perlu dilihat pada faktor permasalahan penyaluran bantuan sosial yang dari awal carut marut dalam soal pendataan dan lambatnya penyaluran.

"Kami mendukung penuh perombakan kabinet yang akan dilakukan oleh Presiden, terutama terkait 4 Kementrian diatas yang menjadi tulang punggung penanganan pandemi Covid 19," pungkas Gio.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA