Program Food Estate, Jokowi Tinggalkan Mentan SYL?

IN
Oleh inilahcom
Jumat 03 Juli 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Presiden Jokowi mengutus tiga menteri untuk merealisasikan Kalimantan Tengah sebagai kawasan food estate, atau lumbung pangan alternatif. Ide ini brilian namun mengundang tanda tanya. Lho?

Ya, lantaran presiden hanya mengajak tiga menteri yakni Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Eriock Thohir dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Sementara, Menteri Pertanian Syahriul Yasin Limpo (SYL) yang bertanggung jawab soal pangan, malah dilupakan.

Anggota Komisi IV DPR, Ono Surono merasa ada yang aneh ketika Mentan SYL tak dilibatkan. Seharusnya, Kementan dilibatkan karena memiliki kompetensi dengan rencana food estate di Kalteng. Apalagi, lahan Kalten kebanyakan adalah gambut.

Tentu saja, Presiden Jokowi punya pemnilaian atau alasan khusus sehingga tidak melibatkan Mentan SYL. Bisa jadi lantaran kinerja kementan yang gagal dalam program cetak sawah, membuat Jokosi kecewa berat. Artinya, ada masalah dengan kinerja menteri asal Partai Nasdem Itu.

"Ya bisa jadi seperti itu, bisa juga karena kemarin kurang berhasil dalam mencetak sawah baru. Kedua, mungkin anggaran di Kementan tidak ada. Ketiga, bisa karena kemampuan Kementan sendiri yang kurang maksimal terkait dengan infrastruktur pertanian. Jadi itu mungkin yang jadi pertimbangan presiden," kata Ono kepada wartawan, Kamis (2/7/2020).

Menurut kader PDI Perjuangan ini, Presiden Jokowi pasti memiliki penilaian atas kinerja para menteri. Kalaupun ada perombakan kabinet, diharapkan bisa memberikan perubahan yang positif secara signifikan.

Menurut Ono, dari tahun ke tahun periode ke periode ganti menteri tetap saja tidak ada perubahan yang signifikan di Kementan. Mengenai peran Menhan, dia minta semua pihak berpikir positif.

"Nah, kalau pak Prabowo apa ya? Ya kita sih positif saja. Mungkin keterlibatan unsur TNI dalam membuka lahan. Kan membuka lahan itu tidak mudah. Di TNI kan ada pasukan khusus untuk membuka lahan. Ketiga menteri ini kan harus berkomunikasi dengan Kementan terkait daya dukung lahannya," ujar Ono.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menilai, hal itu sangat aneh karena Jokowi tidak melibatkan Menteri Pertanian untuk urusan yang seharusnya menjadi core business-nya.

Sebaliknya, Presiden malah melibatkan Menteri yang bukan urusan utamanya mengurusi pangan. Ia melihat hal ini merupakan buntut dari kekecewaan Presiden Jokowi terhadap kinerja Mentan. "Ini sinyal kuat, Menteri Pertanian tidak aman posisinya. Mentan jadi Menteri yang perlu dievaluasi atau bahkan di reshuffle," ujarnya.

Uchok menduga, komunikasi antara Jokowi dengan Mentan SYL, sudah tidak berjalan baik. Terutama ketika pandemi Covid-19 melanda, tak ada terasa gebrakan berarti dari Mentan terkait ketahanan pangan.

"Jokowi itu butuh gerbrakan, butuh ide besar bagaimana ketahanan pangan ini bisa berjalan saat pandemi. Tapi justru upaya Mentan tak terlihat. Harusnya saat pandemi mulai masuk, Mentan sudah punya konsep yang kuat untuk ketahanan pangan, bukan malah menghilang," tuturnya.

Soal stok beras, misalnya, kata Uchok, seyogyanya Mentan sudah memikirkan dengan matang jika pandemi berlanjut dan stok menipis, apa yang harus dilakukan jika produski juga tak bisa menutupi. "Dia harus tahu, di saat pandemi, Thailand dan Vietnam itu sudah tak mengekspor beras lagi buat ketahanan pangannya," kata Uchok.

Dengan kata lain, lanjutnya, selain mengurusi soal produksi yang kemungkinan juga belum bisa teratasi, Mentan juga harus bisa menjaga ketahanan pangan dengan mencari sumber lain agar tak terjadi kelangkaan dan kenaian harga bahan pangan. "Di saat pandemi impor itu bukan barang haram untuk ketahanan pangan. Justru bagus kalau dia bisa impor. Nyatanya susah kan mencari bahan pangan impor di saat pandemi," imbuhnya.

Terkait dengan program cetak sawah, Uchok sendiri mengingatkan agar pemerintah belajar dari kegagalan program serupa sebelumnya. Terkait kinerja, Menteri Pertanian Syahrul Limpo mengatakan bakal mempercepat musim panen. Dia ingin membuat produksi beras surplus. Kementan akan menyiapkan 7,4 juta hektare lahan sawah yang tersedia untuk mendukung percepatan musim panen. "Kita ingin menghasilkan 15 juta ton beras," kata Syahrul di Jakarta, Kamis (2/7/2020).

Dia melanjutkan, saat ini stok beras dalam negeri yang masih tersedia per Juni 2020 sebanyak 7,49 juta ton. Dengan prediksi panen MT II tersebut, maka Syahrul memprediksi stok hingga akhir Desember 2020 akan mencapai 22 juta ton. [ipe]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA