Pandemi Covid-19, Ekonomi Diselamatkan KUR UMKM

IN
Oleh inilahcom
Senin 06 Juli 2020
share
(Foto: Ilustrasi)

INILAHCOM, Jakarta - Pandemi Covid-19 ternyata berdampak global dan panjang. Selain masalah kesehatan, pandemi Covid 19 ternyata juga mempengaruhi sektor lain yaitu ekonomi dan bisnis.

Dampak di bidang ekonomi adalah menurunnya aktivitas bisnis akibat protokol kesehatan yang diterapkan dibeberapa negara. Ada yang menyebutkan sebagai lockdown, atau Karantina wilayah. Di Indonesia kita lebih mengenal sebagai Pembatasan sosial baik yang berskala besar, maupun yang berskala lokal.

Begitu disampaikan Pakar Ekonomi Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Oskar Vitriano dalam keterangannya kepada media, Jakarta, Minggu (5/7/2020). Oskar menilai, penetapan kebijakan pembatasan sosial di beberapa kota dan provinsi sangat memukul aktivitas ekonomi pada daerah yang menjalankan kewajiban tersebut. Bukan hanya perusahaan perusahaan besar dan bisnis besar yang terdampak, akan tetapi juga kepada Usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah. "Secara makroekonomi Menteri Keuangan memprediksi pertumbuhan ekonomi sepanjang Q2 2020 menjadi minus 3,1 persen sepanjang kebijakan pembatasan sosial berjalan di beberapa daerah di Indonesia," kata Oskar.

Pada akhir Juni 2020, pengenduran pembatasan sosial dengan nama "new normal", membuat pemerintah mengijinkan kembali beberapa aktivitas ekonomi kembali buka dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Dimulai dengan pembukaan pasar-pasar, kantor dan pusat permbelanjaan. "Akan tetapi sejatinya pelaku ekonomi sudah habis-habisan bertahan beberapa bulan belakangan untuk mempertahankan bisnisnya. Beberapa bulan belakangan di era pembatasan sosial, pelaku bisnis tetap membayar biaya operasional dan biaya karyawan meski tanpa pemasukan atau pemasukan yang kecil sekali," terang Oskar.

Oskar menerangkan, dalam teori John Maynard Keynes, ekonom sekaligus perdana menteri Inggris saat itu, ketika mesin perekonomian sedikit mogok dan berkarat, maka pemerintah melalui segala macam kebijakan-kebijakannya harus bisa menjadi pelumas agar perekonomian kembali berjalan dan kembali menggeliat.

Komitmen pemerintah untuk kembali menggerakkan roda perekonomian ditandai dengan meningkatkan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp695,20 triliun sesuai Perpres No. 72 tanggal 24 Juni 2020. "Dari sini saja sudah timbul optimisme dunia usaha bahwa pemerintah serius dalam mengembalikan roda perekonomian ke posisi sebelum pandemi Covid 19 bahkan lebih tinggi lagi," jelas Oskar.

Dia mengingatkan, Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional yang diinisiasi Menko Perekonomiaan Airlangga Hartarto ini juga perlu tepat sasaran, agar dampaknya mengena langsung pada masyarakat.

Sejatinya, aktivitas ekonomi merupakan sebuah siklus penawaran dan permintaan yang berlangsung secara terus menerus, paling tidak inilah yang dikatakan bapak ekonomi pasar Adam Smith pada 1776. Pada saat pandemi covid 19 di Indonesia dengan kebijakan pembatasan sosialnya, baik penawaran dan permintaan di Indonesia mengalami penurunan yang sangat mendalam.

Dijelaskannya, penurunan sisi permintaan ekonomi ditandai dengan menurunnya daya beli masyarakat karena banyak pekerja yang biasa mendapatkan gaji normal, di era pandemi ini ada yang dikurangi jam kerjanya, dirumahkan sementara tanpa gaji, ataupun diberhentikan dari pekerjaannya.

"Pada kondisi ini maka sudah tepat pemerintah menganggarkan Rp 203,90 Triliyun Rupiah. Jumlah anggaran sebesar ini merupakan komitmen pemerintah untuk perlindungan sosial secara langsung,baik itu bantuan langsung tunai, bantuan langsung sembako, maupun bantuan secara tidak langsung melalui program pra kerja. Diharapkan dengan adanya bantuan sosial ini meningkatkan daya beli masyarakat di era 'new normal'," paparnya.

Setelah sisi permintaan, lanjutnya, maka tidak akan ada pertumbuhan produksi barang yang akan dibeli apabila tidak diimbangi pada sisi penawaran. Dalam hal ini adalah bantuan ke produsen barang, baik itu perusahaan besar maupun usaha mikro kecil dan menegah yang selama era pandemi dan pembatasan sosial ditutup ataupun berkurang aktivitasnya.

Pemerintah melalui Kemenko Perekonomian menyiapkan program-program pemulihan ekonomi. Mulai dari insentif usaha sebesar Rp120,61 triliun, dukungan untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebesar Rp123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun dan sektoral kementerian/Lembaga dan Pemda sebesar Rp106,11 triliun.


Data Mei 2020 yang disampaikan 14 penyalur KUR, menunjukkan signifikansi penyaluran KUR yaitu tambahan subsidi bungan KUR kepada 1.449.570 debitur dengan baki debet Rp46.1 triliun. Kemudian penundaan angsuran pokok paling lama 6 bulan diberikan kepada 1.395.009 debitur dengan baki debet Rp40.7 triliun. Relaksasi KUR, berupa perpanjangan jangka waktu diberikan kepada 1.393.024 debitur dengan baki debet Rp39.9 triliun. Dengan tetap menjaga NPL KUR di angka 1,8%.

Penyaluran KUR pada April dan Mei 2020, memang lebih difokuskan pada restrukturisasi Hutang sebesar April (79,4%) dan Mei 2020 (82,7%), namun sejak minggu ketiga ekspansi kredit mikro porsinya telah mencapai 78,2% dan restrukturisasi tinggal hanya 21,8%.

Pada minggu ketiga Juni 2020, ekspansi total kredit kecil di BRI telah mencapai lebih dari Rp1 triliun per hari atau dengan kata lain sudah mendekati penyaluran kredit kecil pada masa normal. Artinya penyaluran KUR di bulan Juni ini sudah merupakan KUR untuk modal usaha baru UMKM.
"Hal ini berarti mulai ada geliat aktivitas ekonomi sektor UMKM yang merupakan indikasi bahwa program KUR pemerintah membawa dampak bagi pemulihan ekonomi nasional," kata dia. [tar]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA