Soal 'Joker' Kurang Koordinasi Lembaga Pemerintah

IN
Oleh inilahcom
Kamis 09 Juli 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengatakan, lolosnya buronan kakap kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra 'Joker' menunjukan kurangnya koordinasi antar lembaga terkait.

"Mereka asyik dengan tugas pokok dan fungsinya sendiri-sendiri. Tetapi lupa untuk membangun koordinasi antar kelembagaan terkait ketika menghadapi kasus-kasus napi yang buron, raib atau masuk DPO," kata Arsul, Rabu (8/7/2020).

Politikus PPP itu menambahkan, kasus Djoko Tjandra seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi lembaga pemerintah tersebut.

"Jika ada tersangka, terdakwa, apalagi yang kemudian menjadi terpidana kabur, raib atau buron, maka mestinya antara Kejaksaan, Polri, Imigrasi punya forum atau pusat kendali bersama yang secara rutin berkomunikasi tentang status orang seperti itu," ujarnya.

Begitu pula terhadap Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Kementrian Dalam Negeri. Pasalnya Djoko diketahui juga melakukan perekaman KTP elektronik pada 8 Juni 2020.

"Agar mereka tahu sehingga kalau yang bersangkutan datang atau minta layanan kepada mereka, maka bisa jadi pintu masuk mencari keberadaannya," tuturnya.

Untuk diketahui, Djoko Tjandra merupakan terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali tahun 2008 silam. Setelah lama menghilang, Djoko tiba-tiba muncul dengan mengajukan peninjauan kembali (PK) kasusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal ini pertama kali diungkap oleh Jaksa Agung S.T Burhanuddin dalam rapat bersama Komisi III DPR.

Pada pengadilan tingkat I, Djoko Tjandra divonis bebas karena perbuatannya dalam kasus Bank Bali bukan tindak pidana melainkan perdata. Kejaksaan Agung lantas mengajukan PK atas putusan bebas Djoko Tjandra ke Mahkamah Agung (MA) pada 2008 lalu.

MA mengabulkan PK yang diajukan jaksa. Majelis hakim menyatakan Djoko Tjandra bersalah dan menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara. Selain itu, uang miliknya di Bank Bali sebesar Rp546,166 miliar dirampas untuk negara.

Namun, sehari sebelum vonis tersebut, Djoko Tjandra melarikan diri. Sejumlah pihak menduga Djoko Tjandra bersembunyi di Papua Nugini. ia lantas masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). [fad]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA