PKS Minta Pemprov DKI Tegas Tindak Diskotek Nakal

IN
Oleh inilahcom
Rabu 08 Juli 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Tidak hanya pelanggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB), penggerebekan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta menguak dugaan peredaran narkoba dan prostitusi di Diskotek Top One.

Terkait hal itu, anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Yani meminta ketegasan sikap Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) DKI Jakarta untuk mencabut izin operasional Diskotek Top One.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 18 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

"Jangan hanya karena melanggar PSBB lalu sanksi hanya administrasi saja. Kalau ada pelanggaran yang lain sekalian aja di terapkan," ungkap Yani, Rabu (8/7/2020).

Menurut dia, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan merupakan sosok yang bersih dan tegas. Hal itu tervukti dari sejumlah kebijakan untuk menutup sejumlah tempat hiburan malam di Ibu Kota.

"Harusnya kejadian ini bisa menjadi pembelajaran tempat yang lain agar patuh. Jadi jangan hanya karena oknum aja lalu penindakan melemah. Sanksi dan aturannya kan cukup jelas, prostusi melanggar," jelasnya.

Sebelumnya penggerebekan dilakukan Satpol PP Jakarta Barat dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) DKI Jakarta di Diskotek Top One pada Jumat (3/7/2020) lalu.

Penggerebekan dilakukan terkait pelanggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di masa pandemi Covid-19.

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA