Dinilai Tidak Pro Rakyat, Marwan Gugat UU Minerba

IN
Oleh inilahcom
Jumat 10 Juli 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara menilai, UU Mineral dan Batubara (Minerba) berpotensi merugikan negara dan tidak memberikan manfaat besar kepada rakyat. Beleid ini layak digugat.

Marwan bilang, kekayaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia, akan menjadi bahan jarahan semata. Tanpa bisa memakmurkan rakyat secara adil, sesuai konstitusi dan Pancasila. "Kerugian tersebut karena dari revisi UU Minerba seharusnya keuntungan bisa untuk negara, namun jika selalu dikuasai perusahaan swasta, ini akan menghilangkan potensi untung bagi negara," kata Marwan di Jakarta, Jumat (10/7/2020).

Menurut perhitungan Marwan, sumber daya dan cadangan batubara yang saat ini dikuasai tujuh kontraktor Perjanjian Karya Pertambangan Batubara (PKP2B), masing-masing sebesar 20,7 miliar ton dan 3,17 miliar ton.

Jika diasumsikan nilai kalori rata-rata sumberdaya batubara adalah 4000 kcal/kg GAR, dengan nilai HBA (Harga Batubara Acuan) sebesar US$75 per ton, dengan kurs Rp14.000 per US$, maka nilai bruto aset sumberdaya batubara mencapai Rp13.730 triliun. Sedangkan nilai bruto aset cadangan batubara yang dikuasai kontraktor PKP2B, dengan menggunakan perhitungan yang sama, adalah Rp2.102 triliun

Dalam 3-4 tahun terakhir, dari cadangan terbukti batubara di atas, tujuh kontraktor PKP2B diperkirakan memproduksi sekitar 210 juta ton per tahun. Jika diasumsikan laba kontraktor sekitar US$10 per ton, maka keuntungan yang dapat diraih per tahun mencapai US$2,1 miliar, atau setara Rp28 triliun.

Marwan berpendapat, keuntungan yang sangat besar ini seharusnya bisa dinikmati secara bersama oleh rakyat, jika kontrak PKP2B tidak diperpanjang. Hal itu sesuai amanat konstitusi pengelolaan tambang yang diserahkan kepada BUMN/BUMD.

Marwan bersama Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK) mengajukan pengujian UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Mahkamah Konstitusi.

Dikutip dari laman Mahkamah Konstitusi, Kamis, Ketua AAK Bahrul Ilmi Yakup dkk mempersoalkan Pasal 35 ayat (1) dan (4) yang dinilai berlawanan dengan nilai desentralisasi serta bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), (2) dan (5) UUD NRI 1945.

Ada pun Pasal 35 ayat (1) berbunyi, "Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat", sementara ayat (5) berbunyi, "Pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Selain itu, pasal itu disebut berlawanan dengan materi muatan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur hanya urusan pemerintahan absolut yang menjadi urusan pemerintah pusat sepenuhnya dalam Pasal 9 ayat (2).

Urusan pemerintahan absolut meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama. Selanjutnya, menurut pemohon, pasal itu juga berkonflik dengan norma dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.

Berdasarkan dalil tersebut, pemohon mengusulkan agar perizinan berusaha dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau provinsi sesuai kewenangan masing-masing. [tar]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA