Ketua KPK: Ada Oknum KaDa Manfaatkan Dana Covid-19

IN
Oleh inilahcom
Sabtu 11 Juli 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan, jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2020, pihaknya banyak menerima laporan sejumlah oknum kepala daerah (KaDa) yang mengambil kesempatan untuk meningkatkan citra diri di hadapan masyarakat, dengan menggunakan dana penanganan Covid-19 dari pemerintah pusat.

"Dana penanganan Covid-19 dijadikan sarana sosialisasi diri atau alat kampanye, seperti memasang foto mereka pada bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi ini," kata Firli dalam keterangannya, Sabtu (11/7/2020).

Ia menambahkan, tidak sedikit informasi yang didapat KPK perihal cara oknum kepala daerah petahana yang hanya bermodalkan selembar stiker foto atau spanduk raksasa, mendompleng bantuan sosial yang berasal dari uang negara, bukan dari kantong pribadi mereka.

Hal tersebut telah mencederai niat baik dan kewajiban pemerintah membantu rakyat di masa pandemi," ujarnya.

Adapun salah satu modus dan penyalahgunaan lanjut Firli, juga bisa dilihat dari besar kecilnya permintaan anggaran penanganan Covid-19, di wilayah atau daerah yang ikut menyelenggarakan pilkada serentak. Beberapa kepala daerah yang berkepentingan untuk maju, kata Firli, mengajukan alokasi anggaran Covid-19 yang cukup tinggi. Padahal, kasus Covid-19 di wilayahnya sedikit.

"Ada juga kepala daerah yang mengajukan anggaran penanganan Covid-19 yang rendah, padahal kasus di wilayahnya terbilang tinggi. Hal itu terjadi karena sang kepala daerah sudah memimpin di periode kedua sehingga tidak berkepentingan lagi untuk maju," ungkapnya.

Firli pun meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengingatkan dan memberi sanksi kepada para petahana yang menggunakan program penanganan pandemi Covid-19 seperti bansos untuk pencitraan diri.

"Sanksinya bisa sampai pembatalan dirinya sebagai calon seperti termaktub pada Pasal 71 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada," tandasnya. [fad]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA