Kejagung Rekomendasi Persidangan Online Diatur

IN
Oleh inilahcom
Senin 13 Juli 2020
share
 


INILAHCOM, Jakarta - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Sunarta mengatakan penyebaran virus Corona atau Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah mendorong Pemerintah Indonesia untuk menetapkan darurat kesehatan dengan dikeluarkannya Kebijakan social distancing dan physical distancing.

Pelaksanaan persidangan dilakukan secara langsung melalui tatap muka harus dihindari di masa pandemi karena menjadi ajang berkumpulnya massa. Oleh karena proses persidangan harus tetap berjalan, maka digagaslah suatu inovasi berupa persidangan on-line, sehingga proses penegakan hukum tidak berhenti dan upaya untuk menghambat laju penyebaran covid-19 tetap berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Sejalan dengan tersebut Jaksa Agung RI telah mengeluarkan Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kejaksaan RI dan Surat Jaksa Agung Nomor B-049/A/SUJA/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 Perihal Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Ditengah Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19.

"Di mana dalam dua kebijakan tersebut menyebutkan dan memerintahkan kepada para Jaksa di seluruh Indonesia untuk melakukan sidang melalui teleconference," ujarnya dalam keterangan yang diterima, Senin (13/7/2020).

Prakarsa persidangan on-line tersebut kemudian disepakati oleh tiga lembaga yang terlibat di dalamnya, yaitu Mahkamah Agung, Kejaksaan R.I dan Lembaga Pemasyarakatan melalui Perjanjian Kerja Sama pada tanggal 13 April 2020 yang lalu.

Pelaksanaan persidangan on-line secara faktual mendapatkan sambutan yang baik dari berbagai pihak. Data yang ada menunjukkan, per tanggal 06 Juli 2020, Kejaksaan telah berhasil menuntaskan persidangan online di seluruh indonesia sebanyak 176.912 perkara tindak pidana umum.

"Terlepas dari keberhasilan tersebut, harus diakui bahwa pelaksanaan persidangan secara on-line masih menimbulkan perdebatan atau perbedaan," kata Sunarta.

Kelemahan yuridis formal pelaksanaan sidang on-line tersebut perlu kita pahami bersama, mengingat KUHAP memang belum mengatur mengenai pelaksanaan sidang secara on-line. KUHAP disusun pada tahun 1981 dimana teknologi yang dicantumkan masih menggunakan media kawat/telegram.

Tentu pada era tersebut, belum terbayang penggunaan video conference untuk pelaksaan sidang. Namun, dengan adanya perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat, khususnya adanya perkembangan teknologi informasi dan keadaan darurat kesehatan, maka sepanjang terpenuhi asas-asas hukum acara pidana (yakni: peradilan cepat, biaya ringan dan sederhana) serta pertimbangan pemenuhan Hak Asasi Manusia, maka Kejaksaan menyelenggarakan persidangan secara on-line dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dan prosedur yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Dalam praktek di lapangan selama masa pandemi covid-19, Kejaksaan R.I juga menghadapi berbagai hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan persidangan on-line antara lain: jaringan internet yang tidak stabil, kurang maksimalnya pembuktian pada saat persidangan online, penggunaan aplikasi zoom yang rawan akan potensi peretasan, kemudian kesulitan waktu sidang antara ruang tahanan dan ruang sidang lainnya.

Namun demikian, persidangan secara on-line ini merupakan suatu terobosan positif sebagai solusi dari dinamika sosial dan perkembangan Teknologi Informasi yang terjadi saat ini. Oleh karena itu agar dapat diterapkan secara efektif tentunya diperlukan regulasi untuk memberikan kepastian hukum sehingga tidak ada lagi perdebatan atau pertentangan dalam pelaksanaanya.

"Kita merekomendasikan agar persidangan secara on-line ini dapat diatur secara tegas menjadi norma baru dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sekaligus menyiapkan standarisasi penyelenggaraan persidangan on-line serta perangkat perlindungan bagi para pihak yang terlibat dalam persidangan on-line," pungkas Sunarta. [rok]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA