Sepertinya Lamban, Ferdinand Tanya Kasus Said Didu

IN
Oleh inilahcom
Jumat 17 Juli 2020
share
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mempertanyakan perkembangan kasus dugaan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh Muhammad Said Didu kepada Luhut Binsar Panjaitan (LBP), di mana kasus tersebut masih berjalan di Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipid Siber) Bareskrim Mabes Polri.

"Sy secara pribadi menghormati kinerja penyidik Polri. Tapi saya jd bertanya2, apa yg sedang terjadi sesungguhnya? Mengapa ini sprt lama prosesnya?," tulis akun Twitter @FerdinandHaean3, dikutip Kamis (17/7/2020).


Menurut Ferdinand, terkait dengan Djoko Tjandra buronan kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, keluar masuk Indonesia, Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis bertindak tegas. Yakni, mencopot Brigjen (Pol) Prasetyo Utomo dari jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri.

Maka, lanjut Ferdinand, untuk kasus dugaan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan Said Didu kepada LBP pun Polri diyakini bakal bertindak tegas.


"Jika utk seorang Brigjen Polisi sj Bpk Kapolri bisa tegas, sy yakin utk kasus Said Didu Polri akan tegas," tulis dia.


Perlu diketahui, bahwa Said Didu dilaporkan polisi oleh kuasa hukum Luhut Binsar Panjaitan yang notabane adalah Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi.

Kasus tersebut bermula tatkala Said Didu membuat sebuah video yang tersebar di YouTube dengan judul "MSD: Luhut hanya pikirkan uang, uang, dan uang." Tak disangka video itu ternyata diketahui Luhut.

Melalui juru bicaranya yakni Jodi, Luhut meminta Said Didu untuk menyampaikan permintaan maaf dalam tenggat waktu 224 jam. Jika tidak mengindahkan somasi tersebut, maka pihak Luhut akan menempuh jalur hukum.

Seusai itu, Said Didu pun sempat menyampaikan klarifikasinya melalui sepucuk surat yang ditujukan kepada Luhut. Jodi mengatakan bahwa surat itu sudah dibaca oleh Luhut namun tanpa memberikan komentar apapun.

Berdasar surat pemanggilan Nomor S.Pgl/64/IV/RES.1.1.14/2020/Dittipidsiber tertanggal 28 April 2020, Said Didu akan diperiksa dengan status sebagai saksi atas laporan dugaan pencemaran nama baik terhadap Luhut yang dilayangkan oleh seorang advokat bernama Arief Patramijaya. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN itu diminta hadir dalam pemeriksaan pada hari Senin 4 Mei 2020, dan saat pemanggilan pertama, Said Didu mangkir dan minta penjadwalan ulang dengan dalih adanya Covid-19 dan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta.

Kemudian pada tanggal 11 Mei 2020, Said Didu dijadwalkan ulang untuk menghadiri agenda pemeriksaan di kantor Bareskrim Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan sayangnya, sempat ia menyatakan siap menghadiri pemeriksaan justru Said Didu kembali mangkir dan mengutus kuasa hukumnya yakni Letkol PCM (purn) Helvis untuk menjadwalkan ulang agenda pemeriksaan, namun dimohon agar agenda pemeriksaan tersebut digelar di kediaman Said Didu.

Selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2020, Said Didu didampingi para kuasa hukumnya akhirnya bersedia hadir memenuhi panggilan tim penyidik dari Dittipid Siber Bareskrim Mabes Polri.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA