KPK, Selidiki Distribusi Beras Raskin Di Merauke
INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menyelidiki dugaan korupsi Proses Penyaluran Bantuan Sosial Beras Miskin (RASKIN) Kabupaten Merauke Pada Tahun 2014.
Diduga, penyaluran beras sebanyak 80.010 ton itu diselewengkan dengan modus tipu-tipu."Kami melaporan dugaan penyalahgunaan wewenang. Bukannya disalurkan kepada yang membutuhkan, justru malah dijual untuk keuntungan pribadi dan kelompok," kata Wahyu Hidayat kepada wartawan, Sabtu (25/7/2020).
Kemarin, (Jumat, 24/7/2020), Wahyu dan teman-teman aktivis antikorupsi membuat laporan resmi ke KPK untuk mengusut dugaan korupsi yang diduga melibatkan kepala daerah di Merauke.
"Tak hanya asal tembak, kami lampirkan sederet bukti surat dugaan tindak pidana korupsi dalam proses penyaluran bansos raskin Kabupaten Merauke tahun 2014," tegasnya.
Jelang Pilkada, Laporan Ke KPK Dinilai Politis
Respon KPK Soal Pegawai Yang Mundur
Dalam laporannya ke KPK, Wahyu menceritakan modus operandi korupsi bansos raskin ini. Awalnya pemerintah daerah bersurat ke Bulog untuk permintaan beras raskin guna disalurkan ke rakyat yang membutuhkan.
Semua berjalan lancar mulai dari pengajuan sampai beras sampai ke Merauke."Tapi bukannya disalurkan, beras sebanyak itu diduga disimpan disebuah gudang milik pribadi. Hingga akhirnya, dugaan adanya penjualan beras raskin bulog ini kepada pengusaha swasta," beber Wahyu.
Wahyu berharap, KPK tak perlu lama-lama menindaklanjuti laporannya. Sebab menurutnya, dugaan korupsi yang terjadi sudah merampas hak hidup rakyat kecil di Merauke.
BERITA TERKAIT
BERITA LAINNYA
8.821 Orang Langgar Prokes Ditindak di Lebak
news 23 Nov 2020 19:00
Good Friends, Jelajah Korea Selatan Lewat Televisi
rileks 23 Nov 2020 18:47
Pandemi Tak jadi Penghalang dGiven Berkarya
rileks 23 Nov 2020 18:13
Fadli Zon : Model zaman Ahok lalu
news 23 Nov 2020 18:00
Pemilihan Ketum MUI Baru Gunakan Sistem Formatur
news 23 Nov 2020 17:00
Pandemi, Masyarakat jadi Rajin Olahraga
rileks 23 Nov 2020 16:27