KPK, Selidiki Distribusi Beras Raskin Di Merauke

IN
Oleh inilahcom
Sabtu 25 Juli 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menyelidiki dugaan korupsi Proses Penyaluran Bantuan Sosial Beras Miskin (RASKIN) Kabupaten Merauke Pada Tahun 2014.

Diduga, penyaluran beras sebanyak 80.010 ton itu diselewengkan dengan modus tipu-tipu."Kami melaporan dugaan penyalahgunaan wewenang. Bukannya disalurkan kepada yang membutuhkan, justru malah dijual untuk keuntungan pribadi dan kelompok," kata Wahyu Hidayat kepada wartawan, Sabtu (25/7/2020).

Kemarin, (Jumat, 24/7/2020), Wahyu dan teman-teman aktivis antikorupsi membuat laporan resmi ke KPK untuk mengusut dugaan korupsi yang diduga melibatkan kepala daerah di Merauke.

"Tak hanya asal tembak, kami lampirkan sederet bukti surat dugaan tindak pidana korupsi dalam proses penyaluran bansos raskin Kabupaten Merauke tahun 2014," tegasnya.

Dalam laporannya ke KPK, Wahyu menceritakan modus operandi korupsi bansos raskin ini. Awalnya pemerintah daerah bersurat ke Bulog untuk permintaan beras raskin guna disalurkan ke rakyat yang membutuhkan.

Semua berjalan lancar mulai dari pengajuan sampai beras sampai ke Merauke."Tapi bukannya disalurkan, beras sebanyak itu diduga disimpan disebuah gudang milik pribadi. Hingga akhirnya, dugaan adanya penjualan beras raskin bulog ini kepada pengusaha swasta," beber Wahyu.

Wahyu berharap, KPK tak perlu lama-lama menindaklanjuti laporannya. Sebab menurutnya, dugaan korupsi yang terjadi sudah merampas hak hidup rakyat kecil di Merauke.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA