LPSK Siap Lindungi Saksi Yang Tahu Informasi Joker

IN
Oleh inilahcom
Sabtu 25 Juli 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendorong aparat penegak hukum untuk segera menangkap dan memulangkan buronan perkara pengalihan hak tagih Bank Bali, Joko Soegiarto Tjandra.

"Aksi akrobat Joko Tjandra yang membuat masyarakat Indonesia geram perlu segera dihentikan. Cara terbaik bagi aparat hukum untuk menepis kecurigaan serta mengembalikan kepercayaan publik adalah segera menangkap serta memasukannya ke dalam penjara," kata Wakil Ketua LPSK Susilaningtias dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (25/7/2020).

Diketahui, setelah 11 tahun buron, Joko Tjandra kembali ke Tanah Air tanpa terdeteksi. Pada 8 Juni 2020, Joko membuat KTP elektronik yang kemudian dipergunakannya untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas perkara yang menjeratnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Joko juga membuat paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Utara pada 22 Juni 2020, meski seminggu kemudian paspor itu dicabut. Bahkan, belakangan Joko diketahui dapat berkeliaran dengan bebas dari Jakarta menuju Pontianak, Kalimantan Barat 'berkat' surat jalan dan surat bebas covid-19 yang dikeluarkan dan dibantu oleh Kepala Biro Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim Brigjen Prasetijo Utomo.

Buntut dari persoalan ini, Prasetijo dicopot dari jabatannya dan ditahan Provost untuk menjalani pemeriksaan. Tak hanya itu, skandal Joko Tjandra juga membuat Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan Sekretaris NCB, Brigjen Nugroho Slamet Wibowo dicopot dari jabatan mereka.

Susi menegaskan, LPSK mendukung aparat penegak hukum memburu Joko Tjandra agar kasus-kasus nya dapat dibongkar secara tuntas. LPSK memastikan akan terus memantau perkembangan kasus ini."Bila terjadi eskalasi perihal keterancaman saksi, LPSK akan segera berkoordinasi dengan pihak Kepolisian," katanya.

LPSK, kata Susi siap melindungi sejumlah saksi-saksi yang terancam, memiliki informasi serta mau membuka suara terkait kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh Joko Tjandra, tak terkecuali untuk kasus surat jalan yang melibatkan sejumlah perwira tinggi polisi.

"Bahkan bila ada yang mengajukan diri sebagai Saksi Pelaku atau Justice Collaborator, kami siap menerima," kata Susi.

Susi menegaskan, LPSK akan berupaya memberikan jaminan keamanan kepada saksi-saksi yang terancam dalam perkara Joko Tjandra. Hal itu mengingat pentingnya peran dan keterangan saksi dalam mengungkap skandal pelarian Joko Tjandra.

"Jenis-jenis perlindungan tersebut akan diberikan kepada saksi berdasarkan bentuk ancaman yang ada," katanya.

Skandal pelarian Joko Tjandra menjadi pertaruhan besar bagi penegakan hukum di Indonesia yang telah tercoreng oleh ulah Sang Joker. Untuk itu, dalam kesempatan ini Susi berharap skandal pelarian Joko Tjandra sepatutnya menjadi momentum bagi aparat penegak hukum untuk introspeksi diri.

"Langkah itu sudah dilakukan oleh Kapolri kepada anak buahnya, semoga tidak berhenti pada penyelesaian internal namun lanjut pada ranah pidana," tandasnya.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA