KPK Bakal Telusuri Dugaan Aliran Uang Ke Elit PKB

IN
Oleh inilahcom
Selasa 28 Juli 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mendalami dugaan aliran dana ke sejumlah elit Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), termasuk ke Ketum Muhaimin Iskandar.

Pendalaman ini terkait perkara suap proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang baru saja menahan tersangka swasta Hong Arta John pada Senin (27/7/2020) sore kemarin.

Bahkan sebelumnya, ada permohonan Justice Collaborator (JC) mantan politikus PKB, Musa Zainuddin. Dimana disebutkan, adanya aliran dana ke sejumlah elite PKB termasuk Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin.

"Memang baru, sifatnya semacam informasi saja. Tentunya informasi ini kan harus kita dalami, Kita cari saksi-saksinya. Pemberian seseorang kepada orang lain tanpa saksi ini juga belum bisa dikategorikan bisa dibuktikan, saksi minimal harus dua," kata Deputi Penindakan KPK, Karyoto di Gedung KPK, Jakarta, Senin (27/7/2020).

Karyoto menyatakan, pihaknya tak hanya mendalami mengenai dugaan aliran dana. Lebih dari itu, jajaran penindakan KPK juga mendalami tujuan dari pemberian uang tersebut."Nanti tentunya ini masih dalam tahap-tahap pendalaman terhadap saksi-saksi memberi untuk kaitan apa. Ini yang masih kita carikan ini sekalipun ini kita belum mengetahui apakah sudah ada Justice collaborator atau bagaimana. ini belum kita dalami ke arah situ. Memang ini baru belum final begitu," katanya.

Dalam kasus ini, KPK sempat memeriksa Cak Imin pada Rabu (29/1) lalu. Saat memeriksa Cak Imin, KPK mengakui mencecar Wakil Ketua DPR itu mengenai aliran dana sebesar Rp 7 miliar dari Musa Zainuddin.

"Penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait dugaan penerimaan uang Rp 7 miliar dari Musa Zaenudin untuk proyek jalan di Maluku," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (29/1).

Namun, usai diperiksa saat itu, Cak Imin membantah pengakuan Musa. Cak Imin juga membantah menerima uang dari Musa.

Selain Cak Imin, lembaga antirasuah juga pernah memanggil sejumlah politikus PKB terkait kasus suap proyek jalan ini. Salah satunya Wakil Gubernur Lampung yang juga politikus PKB Chusnunia Chalim alias Nunik. Selain itu, tim penyidik juga pernah memeriksa tiga politikus PKB diantatanya Fathan, Jazilul Fawaid, dan Helmi Faisal Zaini.

Musa sendiri telah divonis sembilan tahun penjara karena terbukti menerima suap sebesar Rp 7 miliar untuk meloloskan proyek infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Maluku dan Maluku Utara tahun anggaran 2016. Uang itu berasal dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir.

Dalam kasus ini, Hong Artha diduga menyuap sejumlah pihak, antara lain Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary serta Anggota DPR Damayanti terkait pekerjaan proyek infrastruktur Kementerian PUPR.

Hong merupakan tersangka ke-12 dalam kasus ini. Sebelumnya, KPK telah menetapkan 11 tersangka lainnya. Sebelas tersangka itu adalah Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir (AKH), Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary (AHM). Kemudian, Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng (SKS), Julia Prasetyarini (JUL) dari unsur swasta, Dessy A Edwin (DES) sebagai ibu rumah tangga.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA