GAPKI Dorong BPDPKS Perkuat Kampanye Positif Sawit
INILAHCOM, Jakarta - Kampanye positif sawit bakal semakin efektif bila sinergi antar pemerintah, pelaku usaha, akademisi, petani, dan pemangku kepentingan, diperkuat.
Dengan dukungan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS), strategi kampanye positif sawit diyakini semakin kuat. Hal ini diungkapkan Ketua bidang Komunikasi Gabungan Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Tofan Mahdi dalam acara Digitalk Sawit Sumatera Region III yang diselenggarakan BPDPKS secara daring, beberapa waktu lalu.
"Di tengah berbagai kampanye negatif, ekspor minyak sawit ke Uni Eropa tetap meningkat. Jadi kampanye negatif memang belum berpengaruh ke perdaganga, tetapi merusak reputasi. Dalam jangka panjang akan berpengaruh ke aspek perdagangan," kata Tofan.
Menurut mantan wartawan senior Jawa Pos ini, hambatan yang dihadapi oleh industri sawit terbagi atas dua jenis yaitu hambatan tarif dan non tarif yang meliputi isu lingkungan dan juga kesehatan. Salah satunya dengan dikeluarkannya kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II).
Peduli Suku Anak Dalam, PT SAL Sabet 2 Penghargaan
Catat Ini, BPDPKS Gagal Sejahterakan Petani Sawit
Dalam RED II, komoditas sawit dikategorikan sebagai resiko tinggi pada indikator Indirect Land Use Change (ILUC) dengan penetapan cut off date pada tahun 2008. Hal ini merupakan langkah diskriminatif yang dilakukan oleh Uni Eropa karena tidak memiliki alasan ilmiah pada penetapan tahun tersebut. "Kebijakan ini merupakan politisasi dagang yang dilakukan oleh bangsa barat untuk mendiskriminasi industri kelapa sawit," ungkap penulis Buku Pena di Atas Langit ini.
Tofan menambahkan, berkembangnya program biodiesel membuktikan kemandirian energi di Indonesia. Di tengah pandemi, penyerapan domestik tetap stabil dengan kenaikan 3,6% pada Januari-Mei 2020 ketimbang periode sama di 2019.
Sementara, Direktur Penyaluran Dana BPDPKS, Edi Wibowo mengamini pandangan Topan. Selanjutnya dia menyampaikan ajakan untuk melawan kampanye negatif dengan bukti dan fakta-fakta ilmiah, serta mengedepankan sinergi antara pemangku kepentingan agar mencapai tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. [ipe]
BERITA TERKAIT
BERITA LAINNYA

Dirut Tigapilar Didakwa Nyuap Mensos Rp1,9 Miliar
news 24 Feb 2021 23:53

Resmikan Bendungan NTT,Jokowi Ajak Warga Bermasker
news 24 Feb 2021 23:03

Usai Konsumsi Sabu Bikers Jatuh ke Dalam Tambak
news 24 Feb 2021 21:00

WNA, Penetapan Bupati Orient Diminta Dibatalkan
news 24 Feb 2021 20:35

Spotify Siapkan Paket Langganan Lossless Audio
ototekno 24 Feb 2021 20:30

BMKG Deteksi Bibit Pemicu Hujan Ekstrem
news 24 Feb 2021 20:00