GAPKI Dorong BPDPKS Perkuat Kampanye Positif Sawit

IN
Oleh inilahcom
Selasa 04 Agustus 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Kampanye positif sawit bakal semakin efektif bila sinergi antar pemerintah, pelaku usaha, akademisi, petani, dan pemangku kepentingan, diperkuat.

Dengan dukungan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS), strategi kampanye positif sawit diyakini semakin kuat. Hal ini diungkapkan Ketua bidang Komunikasi Gabungan Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Tofan Mahdi dalam acara Digitalk Sawit Sumatera Region III yang diselenggarakan BPDPKS secara daring, beberapa waktu lalu.

"Di tengah berbagai kampanye negatif, ekspor minyak sawit ke Uni Eropa tetap meningkat. Jadi kampanye negatif memang belum berpengaruh ke perdaganga, tetapi merusak reputasi. Dalam jangka panjang akan berpengaruh ke aspek perdagangan," kata Tofan.

Menurut mantan wartawan senior Jawa Pos ini, hambatan yang dihadapi oleh industri sawit terbagi atas dua jenis yaitu hambatan tarif dan non tarif yang meliputi isu lingkungan dan juga kesehatan. Salah satunya dengan dikeluarkannya kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II).

Dalam RED II, komoditas sawit dikategorikan sebagai resiko tinggi pada indikator Indirect Land Use Change (ILUC) dengan penetapan cut off date pada tahun 2008. Hal ini merupakan langkah diskriminatif yang dilakukan oleh Uni Eropa karena tidak memiliki alasan ilmiah pada penetapan tahun tersebut. "Kebijakan ini merupakan politisasi dagang yang dilakukan oleh bangsa barat untuk mendiskriminasi industri kelapa sawit," ungkap penulis Buku Pena di Atas Langit ini.

Tofan menambahkan, berkembangnya program biodiesel membuktikan kemandirian energi di Indonesia. Di tengah pandemi, penyerapan domestik tetap stabil dengan kenaikan 3,6% pada Januari-Mei 2020 ketimbang periode sama di 2019.

Sementara, Direktur Penyaluran Dana BPDPKS, Edi Wibowo mengamini pandangan Topan. Selanjutnya dia menyampaikan ajakan untuk melawan kampanye negatif dengan bukti dan fakta-fakta ilmiah, serta mengedepankan sinergi antara pemangku kepentingan agar mencapai tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. [ipe]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA