Sidang PT DBG, Saksi Ahli Polisi: Ini Perdata

IN
Oleh inilahcom
Jumat 07 Agustus 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan kembali gelar persidangan kasus dugaan penggelapan dengan terdakwa Komisaris PT. DBG Robianto Idup dan Dirut Iman Setia Budi Kamis (6/8/2020) sore.

Sidang kali ini mendengar keterangan Saksi Ahli Dari Kepolisian Dian Andriawan Daeng Tawang tentang kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang dilaporkan oleh Herman Tandrin Direktur Utama PT Graha Prima Energi (PT GPE) terhadap terdakwa Direktur Utama Iman Setiabudi dan Komisaris Robianto Idup dari PT Dian Bara Genoyang (PT DBG).

Dalam keterangan saksi ahli poin-poin yang disampaikan adalah kasus tersebut sebenarnya merupakan sebuah kasus perdata dan tidak memenuhi unsur pidana.

"Dan bila terjadi masalah seperti ini, maka harus didahulukan masalah perdatanya," kata saksi ahli. Nah saya melihat disini bahwa sebenarnya barang yang dimaksud dalam kasus ini batu bara itu sebenarnya adalah milik PT Dian Bara Genoyang (PT. DBG), jadi itu tidak terpenuhi unsur delik tersebut," tegas dia.

Diam melanjutkan jika 4 unsur Pasal penipuan dan Pasal penggelapan tidak terpenuhi maka kasus tersebut adalah perdata.

"Kita juga harus melihat perbuatan itu, kalau sebelum itu pidana dan kalau sesudah maka itu perdata, karena kalau penipuan maka 4 unsur delik itu harus dipenuhi" kata saksi ahli

Sementara itu, Pengacara terdakwa Robianto Idup, Hotma Sitompul menanyakan dalam dakwaan terdapat unsur bujuk rayu, dan bila itu terjadi apakah menjadi unsur pidana.

"Intinya dalam BAP tersebut kalimat terakhir yang menjadi pokok kepada saya adalah setelah dilakukan pekerjaan dari bulan Juli sampai November 2012 pekerjaan tersebut tidak dilakukan pembayaran oleh saudara Robianto Idup. Bila itu masih dalam perjanjian dan perjanjian itu masih berlaku maka itu masih dalam ranah perdata," ujar saksi ahli.

Hotma kembali bertanya bila dalam suatu pekerjaan terjadi suatu masalah apakah pihak pekerja atau yang diberikan pekerjaan bisa dipidana?.

"Tergantung klausul dan tergantung apakah masih berlaku perjanjian tersebut. Bila iya maka itu perdata," ujar saksi ahli lagi.

"Apakah saudara pernah ditunjukan isi surat perjanjian saat di BAP?," kata Hotma

"Seingat saya tidak pernah ya, makanya saya tidak tahu ada perjanjian tersebut," jawab saksi ahli.

Sebagai informasi kejadian ini bermula dari perjanjian pekerjaan penambangan batu bara pada Juni 2011 silam. Perjanjian antara PT Dian Bara Genoyang (PT DBG) sebagai pemilik tambang atau pemberi pekerjaan kepada PT Graha Prima Energy. Selama setahun pengerjaan ternyata PT GPE tidak mencapai target yang telah disepakati.

Akibat tidak mencapai target tersebut, PT DBG mengalami kerugian dalam rentang waktu Februari hingga April 2012. Namun, dengan itikad baik dan tetap menaruh kepercayaan kepada PT GPE, pembayaran tagihan kepada PT GPE tetap dilaksanakan dan berharap PT GPE bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai target perjanjian.

Kinerja PT GPE yang belum mencapai target tersebut juga diperparah dengan terjadinya longsor di area penambangan pada Juli 2012 sehingga PT DBG semakin menerima kerugian 24,556.40 MT yang terendam dan tidak bisa diambil. Menanggapi situasi tersebut, pihak manajemen PT DBG memberikan teguran keras kepada PT GPE agar memperbaiki longsor tersebut.

Namun, PT GPE masih belum memperbaiki longsor tersebut sehingga terjadi longsor kedua kali nya pada bulan November 2012 dan terdapat batubara yang tidak dapat terambil sebanyak 34,450 MT.

Mengingat kinerja PT GPE semakin memburuk maka Direktur/Direksi PT DBG pimpinan Iman Setiabudi yang menjadi terdakwa meminta ke PT GPE untuk memperbaiki kinerja dan menyelesaikan perhitungan kerugian longsor.

Dari beberapa kali hasil pertemuan antara manajemen PT GPE dan manajemen PT DBG atas perhitungan kerugian longsor belum ada titik temu dan dalam setiap pertemuan PT GPE tidak meyiapkan data yang lengkap dan akurat untuk rekonsiliasi.

Dalam perjalanannya, Komisaris PT DBG Robianto Idup diminta oleh Direksi untuk menjembatani pertemuan antara pihak perusahaan dengan manajemen PT GPE.

Maksud pertemuan tersebut adalah untuk mencari kesepakatan tentang pekerjaan penambangan yang belum mencapai target tersebut.

Namun dalam perjalanannya, Pada bulan Mei 2017 PT GPE yang diwakili Herman Tandrin selaku Direktur Utama melaporkan ke Polda Metro Jaya secara pidana atas kasus hutang piutang tersebut dengan dugaan adanya tindak pidana penipuan atau penggelapan atau pencucian uang dengan tersangka Direktur Utama PT DBG Iman Setiabudi dan Komisaris PT DBG Robianto Idup.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA