Dirut Jiwasraya Hexana Tidak Pernah Intervensi MI

IN
Oleh inilahcom
Senin 10 Agustus 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Manajemen baru termasuk Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Hexana Tri Sasongko tidak pernah memberikan intervensi dan mengarahkan Manajer Investasi (MI) untuk melakukan rebalancing asset atau penyesuaian investasi milik Jiwasraya pada produk reksadana yang dikelola PT Corfina Capital.

"Mengacu pada notulensi rapat pada 28 Februari
2019, manajemen Corfina lah yang memiliki inisiatif untuk melakukan rebalancing asset," kata Sekretaris Perusahaan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Kompyang Wibisana, lewat keterangan persnya kepada INILAHCOM.

Hal ini disampaikan menyusul adanya pemberitaan mengenai langkah direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang mengarahkan penyesuaian portofolio saham dalam reksa dana yang dikelola manajer investasi pada 2018. Mengingat Dion Pongkor, kuasa hukum Syahmirwan, mempertanyakan langkah itu dalam persidangan lanjutan perkara Pidana No.: 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst., Kamis (6/8/2020).


Kompyang Wibisana melanjutkan, masih mengacu pada notulensi rapat, manajemen Corfina berencana melakukan rebalancing asset dimana underlying saham small caps akan diganti menjadi saham middle caps yang mempunyai "potensial upside" yang lebih baik.

Manajemen baru termasuk Direktur Utama Jiwasraya sangat memahami substansi Peraturan OJK Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi, dimana Manajer Investasi (MI) tidak boleh mendapatkan intervensi dari investor terkait penempatan investasi pada produk reksadana.

Dia menambahkan, besar harapan media massa dapat meluruskan informasi sehingga tidak menyesatkan persepsi serta opini publik.

"Hal ini ditujukan demi mengawal upaya penegakkan hukum yang pernah terjadi di Jiwasraya, dan mendukung upaya penyelamatan polis nasabah Jiwasraya yang saat ini tengah diupayakan manajemen baru bersama Kementerian Keuangan,Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemangku kebijakan lainnya," tutupnya.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA