Kasus Nurhadi, KPK Sita Lahan Kepala Sawit

IN
Oleh inilahcom
Rabu 12 Agustus 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita lahan kebun sawit milik tersangka eks Sekretaris Mahkamah Konstitusi (MA) Nurhadi di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara.

Penyitaan ini merupakan lanjutan penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait perkara di lembaga peradilan itu pada periode 2011-2016 Nurhadi. Penyitaan dilakukan

"Sampai hari ini masih giat sita lokasi di beberapa kecamatan di sana," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan yang diterima, Rabu (12/8/2020).

Namun soal berapa luas dan bagaimana kaitannya dengan Nurhadi, Ali masih menunggu laporan tim penyidik yang masih berada dilokasi untuk merampungkan informasi serta bukti.

Selain itu, penyidik KPK juga berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri Padang Lawas Kristanti Yuni Purnawanti untuk memproses penyidikan kasus Nurhadi Cs.

Koordinasi ini dilakukan dalam bentuk peminjaman ruang kerja sebagai tempat pemeriksaan saksi-saksi dalam rangka penyitaan dan juga bantuan pengamanan dari personel Kejaksaan Negeri Padang Lawas Sumatera Utara.

"Agenda yang dilaksanakan oleh tim penyidik KPK yaitu pemeriksaan saksi-saksi dalam rangka penyitaan barang bukti berupa dokumen-dokumen dan lahan kelapa sawit yang tersebar di beberapa kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Padang Lawas yang diduga terkait dengan tersangka (Nurhadi)," ungkap Ali.

KPK sendiri terus menelusuri aset-aset milik Nurhadi, yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Jumat (7/8/2020) yang lalu, KPK menyita tanah dan bangunan villa di kawasan Puncak, Bogor. Selain itu, KPK menyita belasan motor gede dan mobil mewah yang tersimpan di gudang villa tersebut.

Adapun, Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono bersama Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto (HSO) telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut pada 16 Desember 2019. Hiendra sejauh ini masih buron dan dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO).

Nurhadi dan Rezky ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi senilai Rp 46 miliar terkait dengan pengurusan sejumlah perkara di MA, sedangkan Hiendra ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Penerimaan suap tersebut diduga terkait dengan pengurusan perkara perdata PT MIT vs PT KBN (Persero) kurang lebih sebesar Rp 14 miliar, perkara perdata sengketa saham di PT MIT kurang lebih sebesar Rp 33,1 miliar, dan gratifikasi terkait dengan perkara di pengadilan kurang lebih Rp 12,9 miliar.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA