DPR: BUMN Pariwisata Jangan Masuk Holding Aviasi

IN
Oleh inilahcom
Rabu 12 Agustus 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR, Dr Evita Nursanty berpendapat, memasukkan BUMN pariwisata ke dalam holding Aviasi, sungguh tidak tepat. Hanya mengantarkan BUMN pariwisata ke lubang masalah.

"Saya berpendapat sebaiknya BUMN pariwisata tidak ditarik ke sana (Holding Aviasi). Dari luar sepertinya pondasi makin kuat karena bersinerginya kekuatan pariwisata dan transportasi, tapi ingat ini industrinya berbeda-beda, dan dalam situasi kita butuh dorongan kepada pariwisata malah pariwisata akan bisa tertekan akibat cross default dan tidak bisa bergerak karena masalah yang dihadapi BUMN Aviasi," kata Evita di Jakarta, Rabu (12/8/2020).

Dia mencontohkan, kemelut keuangan yang dihadapi PT Garuda Indonesia (Persero), PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero). PT Garuda Indonesia (Persero) seperti diberitakan berbagai media, menanggung utang Rp32 triliun per Juli 2020. Selanjutnya, PT Angkasa Pura I (Persero) menanggung utang Rp20 triliun dan PT Angkasa Pura II (Persero) Rp18 triliun.

Menurut Evita, kurang pas kalau pembentukan holding dilakukan dalam kondisi seperti itu. Hal itu jelas tidak fair dan tidak berkeadilan. Untuk saat ini, BUMN sektor pariwisata keuangannya cukup sehat.

"Bukan berarti kita tidak dukung Garuda dan Angkasa Pura, ya. Tentu kita mendukung semua maju, tapi kita harus katakan rencana ini kurang pas untuk sekarang. Kawan-kawan pariwisata yakin ini rentan sekali, bisa mentrigger event of default bagi BUMN lain. Kemudian jelas nanti tidak ada lagi BUMN pariwisata karena semua jadi anak usaha BUMN Aviasi sehingga industri pariwisata tidak terwakili di jajaran BUMN," sambung Evita.

Politisi PDI Perjuangan ini, mengingatkan, industri pariwisata memiliki peran besar dalam pembangunan Indonesia, posisinya merupakan sektor terbesar kedua dalam menghasilkan devisa maupun total revenue. Jangan terkesan ingin membantu BUMN tapi dengan mengganggu yang lain. Apalagi, jenis industrinya berbeda-beda tidak seperti Holding Pupuk atau Perkebunan atau Semen yang relatif seragam.

"Jadi lebih bagus pariwisata itu dijadikan holding tersendiri, kita butuh konsolidasi, kita butuh pariwisata tetap di depan. Alasannya pariwisata adalah lokomotif pembangunan ekonomi dan sektor lainnya. Dengan demikian cara pandangnya adalah pariwisata harus didukung semua sektor transportasi, bukan dibuat menjadi di bawah avisasi. Cara pandang yang benar ini perlu untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia yang memang mengandalkan pariwisata," ucap Evita.

Salah satu alasan untuk menggabungkan BUMN pariwisata masuk Holding Aviasi adalah untuk menggaet pasar yang lebih luas, namun menurutnya, tanpa masuk holding pun upaya meraih pasar yang lebih luas bisa dilakukan.

Evita khawatir, dipaksakannya BUMN pariwisata masuk Holding Aviasi akan ikut membuat pariwisata yang sudah mati suri saat pandemi Covid-19 ini, bakal semakin sulit bergerak di masa depan. Seharusnya, BUMN pariwisata diberi keleluasaan bergerak dan berinovasi dalam menghadapi tantangan regional dan global yang makin kompetitif.

Saat ini, Kementerian BUMN sedang merampungkan holding BUMN Aviasi dengan PT Survai Udara Penas sebagai induk holding. Menurut rencana pembentukan Holding Aviasi ini akan tuntaskan pada 2020. [tar]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA