Saran Farial Suharso Lepas Plt Ketum PPP

IN
Oleh inilahcom
Kamis 13 Agustus 2020
share
Ketua DPP PPP Ahmad Farial

INILAHCOM, Jakarta - Ketua DPP PPP Ahmad Farial menyampaikan dilema posisi Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa , semakin mencuat menjelang jadwal Muktamar PPP ke-IX yang kemungkinan digelar tahun 2021.

Farial menerangkan, jabatan Plt Ketum ini sifatnya darurat karena melanggar AD/ART PPP yang menetapkan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Ketum PPP harus diisi oleh salah satu dari 8 (delapan) Wakil Ketua Umum PPP.

"Sumo (Suharso Monoarfa) bukan salah satu Wakil Ketua Umum tetapi karena ijtihad politik Mbah Moen (Kyai Maimun Zubair Ketua Majlis Syari'ah), kemudian dipilih menjadi Plt Ketum PPP menggantikan Romahurmuzy dan disyahkan dalam Mukernas III PPP di Bogor pada 20 Maret 2019," kata Farial, Rabu (12/8/2020),


Kemudian dalam realitas politiknya, lanjut Farial, jabatan Plt Ketum PPP ini, telah memerankan dirinya sebagai Ketua Umum definitif dengan menandatangani pengajuan usulan calon menteri, usulan calon dewan pertimbangan presiden juga menandatangani SK para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan diusung PPP.

"Namun, apakah Plt Ketum ini memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan Muktamar PPP, karena jabatannya Plt Ketumnya yang jelas-jelas inkonstitusional. Sehingga, apabila diselenggarakan muktamar maka tidak memiliki legitimasi. Artinya, muktamar yang diselenggarakan tidak memiliki keabsahan dan menjadi sia-sia," tandasnya.

Seharusnya, kata dia, ketika mengesahkan jabatan Plt Ketum PPP tersebut, haruslah dibarengi dengan limitasi kewenangan dan waktu berlakunya. Misalkan: Pertama, tugas Plt Ketum PPP mensukseskan keikutsertaan penyelenggaraan pileg dan pilpres 2019; Kedua, menyelenggarakan Muktamar IX selambat-lambatnya sembilan bulan setelah pileg dan pilpres dilaksanakan.

"Namun dalam prakteknya, pelaksanaan Mukernas IV PPP di Banten 20 Juli 2019, dan Mukernas V PPP di Jakarta 15 Desember 2019 hanya memperpanjang kadaruratan jabatan Plt Ketum hingga saat ini, dan pelaksanaan Muktamar IX diserahkan ke DPP PPP," beber Farial.

Dalam ijtihad politiknya, sebenarnya Mbah Moen telah memberikan limitasi kewenangan dan waktu bagi Plt Ketum Suharso. Yakni, sampai selesainya pelaksanaan pileg dan pilpres 2019.

"Ada beberapa elit PPP yang mendengarkan langsung ucapan Mbah Moen tentang ini. Sangat elegan sebenarnya apabila Suharso mengambil inisiatif untuk mengembalikan posisi Plt Ketum PPP kepada salah satu Wakil Ketua Umum, sebagaimana disarankan Mbah Moen, dan kemudian dilakukanlah pelaksanaan Muktamar IX PPP secepatnya," tuturnya.

Farial berpendapat, Muktamar IX PPP harusnya dilakukan sesegera mungkin dalam rangka mengatasi kondisi darurat inkonstitusional, konsolidasi secara komprehensif dan memilih kepemimpinan yang mampu mengangkat citra dan spirit PPP.

Selain itu, agar Muktamar IX memiliki legitimasi kuat maka Plt. Ketum Suharso sebaiknya mundur dari jabatannya dan dipilih salah satu dari delapan Wakil Ketum menjadi Plt Ketum yang memiliki hanya satu kewenangan yaitu; menyelenggarakan Muktarmar IX PPP, selambat-lambatnya dalam waktu tiga bulan.


"Dengan demikian mundurnya Sumo dari jabatan Plt. Ketum PPP hanyalah mundur satu langkah dan pencalonannya kembali menjadi Ketum PPP akan mendorong banyak langkah untuk memajukan kembali PPP," pungkas Farial.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA