Sita 29 Aset Tanah IIKP di Kasus Jiwasraya, Aneh

IN
Oleh inilahcom
Kamis 13 Agustus 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Langkah aparat penegak hukum menyita sejumlah aset entitas usaha, maupun rekening efek yang tidak terkait kasus PT Asuransi Jiwasraya, dikritisi. Langkah ini menimbulkan efek buruk bagi pelaku ekonomi.

Pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) dinilai serampangan ketika menyita 29 29 sertifikat tanah milik PT Inti Agri Resources Tbk (IIKP) yang disebut tidak terkait kasus hukum yang membelit Jiwasraya.

Kresna Hutauruk selaku penasihat hukum, Heru Hidayat menegaskan, penyitaan aset IIKP tidak berdasar. Pasalnya, penyitaan aset IIKP tidak ada kaitannya dengan pokok perkara. "Dari kesaksian Ibu Susanti Hidayat (Dirut PT IIKP) terungkap, Kejaksaan melakukan penyitaan terhadap aset yang tidak terkait dengan Jiwasraya," ujar Kresna di Jakarta, Rabu (12/8/2020).

Menurut Kresna, penyitaan aset IIKP tersebut, jelas keliru dan tidak masuk akal. Pasalnya, tempus kejadian yang didakwa Kejaksaan berlangsung sejak 2008 hingga 2018. Sementara 29 sertifikat bidang tanah milik IIKP, diperoleh sebelum 2008. "Kenapa 29 sertifikat tanah milik IIKP ini disita, padahal tanah-tanah tersebut diperoleh sebelum 2008 yang merupakan awal dari tempus perkara yang didakwakan ini," tuturnya.

Kresna menilai, kejaksaan sebenarnya bisa mencermati tahun penerbitan sertifikat aset IIKP dengan tempus perkara yang didakwakan. Sehingga tidak melakukan penyitaan secara serampangan dan ceroboh. "Jaksa sebenarnya bisa lihat sendiri tahun penerbitan sertifikat itu. Kenapa disita semua, termasuk yang tidak ada hubungan dengan perkara Jiwasraya. Kayaknya, Jaksa pakai jurus mabuk," sindirnya.

Lebih lanjut, Kresna mengungkapkan, pada persidangan sebelumnya, yakni 10 Agustus 2020, Di mana, Nie Swe Hoa mengajukan keberataan yang sama atas sikap jaksa yang menyita rekening saham miliknya senilai Rp20 miliar.

Pasalnya, rekening yang disita itu, tidak ada hubungannya dengan perkara Asuransi Jiwasraya. "Selain kesaksian Ibu Susanti Hidayat, sebelumnya Nie Swe Hoa juga mengajukan permohonan dan keberatan kepada Saefuddin Zuhri, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terkait rekeningnya yang disita Jaksa. Padahal, rekening saham yang disita itu milik pribadinya yang tidak ada hubungan dengan Jiwasraya," terang Kresna.

Dalam perkara ini, Nie Swe Hoa mengajukan permohonan kepada Saefuddin Zuhri, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat untuk membuka rekening saham miliknya yang disita Kejaksaan Agung (Kejagung).

Pasalnya, rekening senilai Rp20 miliar yang disita tidak ada hubungannya dengan perkara Asuransi Jiwasraya. "Yang mulia, boleh saya mengajukan permohonan? Rekening saham yang saya miliki, hasil keringat saya sendiri, hasil kerja saya selama 30 tahun disita negara. Tega sekali negara merampas harta dari warganya," ujar Nie Swe Hoa sambil menangis saat memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan perkara Asuransi Jiwasraya di Jakara, Senin (10/8/2020).

Nie Swe Hoa mengaku telah meminta penyidik agar tidak menyita rekening saham milikinya. Namun permintaannya diabaikan jaksa. Bahkan, jaksa mengatakan setuju atau tidak, penyitaan akan dilakukan secara sepihak. "Waktu mau disita, saya ajukan keberataan kepada jaksa. Namun tetap disita. Kata jaksa, Ibu setuju atau tidak tetap saja kami lakukan sita secara sepihak," jelasnya.

Dia menjelaskan, nilai nomimal dari rekening yang disita itu sebesar Rp 20 Miliar. Namun rekening saham yang disita itu tidak ada kaitan dengan Jiwasraya. Uang itu merupakan hasil keringatnya sendiri. "Itu hasil kerja saya selama 30 tahun," jelasnya.

Ketua Majelis Hakim, Saefuddin Zuhri merespon permintaan Nie Swe Hoa. "Ini masih dalam proses. Kita liat pemeriksaannya," jawab Zuhri.[ipe]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA