KNPI Soroti Sertifikasi Halal

IN
Oleh inilahcom
Kamis 13 Agustus 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) mendukung Komisi VIII DPR yang akan segera memanggil Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk membahas proses sertifikasi halal.

"Kami meminta BPJPH mempercepat penerbitan kebijakan-kebijakan untuk mendukung pelaksanaan proses sertifikasi halal yang menjadi tugas dan fungsi badan tersebut," ujar Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama, Kamis (13/8/2020).

Politikus Partai Golkar ini membeberkan UU nomor 33 tahun 2014. Kewajiban halal diberlakukan untuk semua produk makanan dan minuman sejak 17 Oktober 2019, lima tahun sejak ditetapkan UU jaminan produk halal.

"Sejak itu harusnya negara mendapatkan pendapatan dari proses sertifikasi halal namun masih banyak kendala yang belum bisa diwujudkan karena menteri keuangan belum mengeluarkan tarif biaya sertifikasi halal," katanya.

Selama ini, kata dia, tidak ada satu laporan apapun tentang biaya dan prosesnya serta hasilnya berapa jumlah yang sudah disertifikasi. Sementara negara dalam hal ini Kementerian Agama juga memberikan anggaran untuk biaya operasional MUI.

"Dalam prosesnya, sekarang UU tersebut sedang diproses dalam klaster UU Cipta Kerja (Omnibus Law Cipta Kerja). Sertifikasi halal Diharapkan dengan Omnibus Law Cipta Kerja ini bahwa proses pelayanan produk halal menjadi lebih mudah, sederhana dan murah dengan melibatkan semua ormas islam dan perguruan tinggi di Indonesia," urainya.

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA