Barisan Penolak IPO Pertamina,Noorsy Tantang Erick

IN
Oleh inilahcom
Selasa 18 Agustus 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Upaya pembentukan holding dan subholding Pertamina dan rencana IPO menuai beragam respons dari berbagai pihak. Banyak juga yang menolak gagasan tersebut.

Kebijakan yang dimotori Menteri BUMN Erick Thohir ini, menciptakan kontroversi. Tidak hanya dari internal Pertamina, namun juga sebagian publik.

Sejumlah Serikat Pekerja Pertamina melakukan Demonstrasi menolak rencana Menteri BUMN dan Dirut Pertamina. Diantaranya Serikat Pekerja Pertamina Unit Pemasaran III (SPPUpms III), Serikat Pekerja Pertamina EP, Serikat Pekerja Pelaut Pertamina.

Perwakilan dari Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (SPPB), Marcellus Hakeng mengatakan, jika terjadi pertamina dijual, Serikat Pertamina tegas menolak. "Kami menolak," tegasnya.

Pakar migas Marwan Batubara mengatakan, keuangan Pertamina yang jatuh diduga akibat politik pencitraan Joko Widodo dalam rangka Pilpres 2019, salah satunya melalui kebijakan agar BUMN menanggung dana subsidi.

"Jadi Jokowi itu, supaya terlihat baik di mata publik, maka dia membuat pencitraan supaya BUMN ini menanggung dana subsidi. Kalau memang mau menanggung BBM ini tidak naik ya silahkan saja, tetapi harus ada anggaran di APBN seperti di zaman Pak SBY itu berlangsung." kata Marwan saat diskusi publik dan webinar yang digelar Lembaga Kajian Strategis Nusantara, Sabtu (15/8/2020).

Membandingkan dengan era Sby, Marwan mengatakan, era Jokowi, pemerintah sudah tertolong dengan harga minyak dunia yang rendah, rata rata berkisar di bawah US$40 pe rbarel jika dibandingkan dengan era SBY (2009-21040 yang rata rata US$93 per barel.

Marwan menegaskan, supaya BBM tidak memberatkan masyarakat, maka harus dianggarkan (untuk Subsidi) di APBN. "Nah, Pak Jokowi tidak melakukan itu. Justru dia memaksa BUMN untuk menanggung subsidi itu padahal harga minyak dunia pun sudah turun waktu itu, karena itu, terpaksa keuangan pertamina bermasalah," kata Marwan.

Menurutnya, BUMN yang semestinya menikmati turunnya harga minyak dunia, namun yang terjadi, masyarakat harus membayar lebih mahal dan tidak sesuai dengan formula yang dibuat oleh pemerintah sendiri. "Saya tidak mengada-ngada, harga minyak di era pemerintah saat itu tinggi, atau di atas 60 dolar perbarel, selalu mengacu kepada formula yang diterapkan, apakah itu 3 bulan, apakah 6 bulan dan berakhir setiap bulan februari, ada rujukannya yaitu kepmen SDM nomor 62," kata Marwan.

Untuk itulah, Marwan telah melayangkan surat somasi secara langsung ke Istana Negara, Jakarta. "Supaya harga diturunkan, bahwa konsumen dirugikan, untuk April-Mei dan Juni kita membayar Rp17 triliun lebih mahal. Nah kenapa ini terjadi, karena untuk menolong pertamina. Dan kita tahu pertamina itu keuangannya berdarah-darah", tandasnya.

Sementara intelektual muda, Rocky Gerung mengatakan, subholding Ppertamina tak lebih dari akal-akalan. Saat ini, pemerintah tidak bisa dipahami oleh DPR dan pers, Namun lebih mudah dipahami oleh influencer dan buzzer. "Yang paham adalah influencer dan buzzer, karena mereka memang calo-calo perdagangan dari organ organ pertamina." kata Rocky Gerung.

Sementara ekonom sekaligus pemerhati kebijakan publik, Ichsanuddin Noorsy melontarkan kritik tajam terhadap rencana holding atau sub holding Pertamina. Di mana, holding yang dipakai Kementerian BUMN adalah logika korporat kapitalism. Yakni, semakin besar perusahaan, semakin besar melakukan penetrasi pasar.

"Tapi logika ini sesungguhnya logika untuk commercial good, bukan pabrik good. Nah itu ketika kita menggagas kebutuhan holding, itu terjadi pada commercial good di BUMN. Misalnya, ketika Pertamina itu punya jasa, silahkan bergabung dengan perusahaan-perusahaan yang namanya properti," kata Noorsy.

Menurutnya, ketika holding dihadapkan pada logika pabrik good, logika ini sesungguhnya logika yang menjungkirbalikan posisi dari pabrik good menjadi posisi komersial good atau sebaliknya. "Disini kesalahan awal" kata Noorsy.

"Ketika yang namanya BUMN digeser menjadi holding, maka logikanya menjadi, sesungguhnya mereka menggeser hajat hidup orang banyak menjadi komersial good atau barang barang komersial," kata Noorsy.

Soal penawaran saham perdana atau Initial Public Offering (IPO), menurut Noorsy IPO, bertujuan mengkomersialkan pabrik good. Dia pernah menolak ketika Krakatau Steel, anak usahanya diambil alih Posito. Noorsy juga pernah menjadi saksi ahli saat UU Ketenagalistrikan digugat yang berujung kepada aksi premanisme direksi terhadap serikat pekerja. "Pada 22 Juli lalu, saya terkejut membaca berita Erick Thohir mengatakan mudah-mudahan dalam posisi Indoensia maju pada 2045, sudah tidak ada lagi perusahaan pelat merah," kata Noorsy.

"Apa artinya? Artinya, seorang Erick Thohir.... Hai Erick Thohir, Ichsanuddin Noorsy sedang bicara. Saya tantang anda bicara, bahwa Anda sesungguhnya tidak mengerti sumpah jabatan yang anda ambil. Anda menyalahi sumpah jabatan!" tegas Noorsy.

Noorsy kemudian mengingatkan agar Serikat Pekerja Pertamina nelajar dari pengalaman Serikat pekerja PLN. Termasuk yang 'disingkirkan' ke pulau terpencil. "Anda harus siap menghadapi kenyataan seperti itu," kata Noorsy., [ipe]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA