Jimly : jangan habiskan waktu mikir ganti presiden

IN
Oleh inilahcom
Kamis 20 Agustus 2020
share
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshddiqie - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshddiqie, menyampaikan prosedur pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden tidak semudah yang dipikirkan.


Usul pemberhentian Presiden/Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR. Apabila DPR berpendapat bahwa Presiden/Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden (dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR).

DPR dapat mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi, jika mendapat dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota.

Jika terbukti menurut UUD 1945 pasal 7A maka DPR dapat mengajukan tuntutan pemakzulan (impeachment) tersebut kepada Mahkamah Konstitusi RI kemudian setelah menjalankan persidangan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi RI dapat menyatakan membenarkan pendapat DPR atau menyatakan menolak pendapat DPR dan MPR-RI kemudian akan bersidang untuk melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut.

Untuk itu, menurut Jimly, lebih budah merubah undang-undang daripada mengganti Presiden. Untuk itu, dia mengingatkan agar berhenti memikirkan mengganti Presiden bila tanpa lewat Pemilihan Umum.


"Ttg prosedur impeachment Pres/Wapres dlm UUD45. DPR hnya dpt mndakwa dg dukungan 2/3x2/3 hadirin. Kalau Pres didukung 1/3+1 sj, impeachment tdk akn trjadi. Di MPR jg hrs hadir 3/4 & didukung 2/3 anggta. Lebih sulit dr ubah UUD. Mk jngn hbskn wkt mikir ganti pres tdk via pemilu," tulis akun Twitter @JimlyAs, dikutip Kamis (20/8/2020).


# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA