Wasekjen MUI : yang kalah kan sudah gabung ke sono

IN
Oleh inilahcom
Kamis 20 Agustus 2020
share
 

INILAHHCOM, Jakarta - Wasekjen MUI, Ustad Tengku Zulkarnain, menyampaikan tidak tepat jika ada yang beranggapan bahwa para tokoh yang tergabung dalam Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), adalah orang-orang yang sakit hati kalah dalam Pilpres 2019.

Dia menyampaikan justru yang kalah dalam Pilpres sudah bergabung dalam barisan pemerintahan. Adapun diketahui, meski bertarung di Pilpres 2019, namun Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akhirnya masuk kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Kini Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan.


"Kalau tidak senang dgn KAMI kemudian membuat gerakan KAMU atau KITA dll silakan saja.Tapi menfitnah dgn mengatakan KAMI itu BARISAN SAKIT HATI, BARISAN KALAH PILPRES dll adalah menunjukkan kepicikan dan ketakutan terguling. Pihak yg Kalah kan sudah gabung ke sonooo...!
Heehhh," tulis akun Twitter @ustadtengkuzul, dikutip Kamis (20/8/2020).


Diketahui, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) resmi dideklarasikan, di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2020). Para tokoh, yang hadir dalam deklarasi ini di antaranya, Din Syamsuddin, Gatot Nurmantyo, Titiek Soeharto, Bachtiar Chamsyah, Rochmat Wahab, Rocky Gerung, Refly Harun, Hafid Abbas, Chusnul Mariyah dan tokoh lainnya.

Ada delapan butir Maklumat KAMI yang disampaikan saat proses deklarasi, yakni :

1. Mendesak penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD, dan MPR untuk menegakkan penyelenggaraan dan pengelolaan negara sesuai dengan (tidak menyimpang dari) jiwa, semangat dan nilai Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, dan diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

2. Menuntut pemerintah agar bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi COVID-19 untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dengan tidak membiarkan rakyat menyelamatkan diri sendiri, sehingga menimbulkan banyak korban dengan mengalokasikan anggaran yang memadai, termasuk untuk membantu langsung rakyat miskin yang terdampak secara ekonomi.

3. Menuntut pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat miskin, petani dan nelayan, guru/dosen, tenaga kerja bangsa sendiri, pelaku UMKM dan koperasi, serta pedagang informal daripada membela kepentingan pengusaha besar dan asing.

4. Menuntut penyelenggara negara, khususnya pemerintah dan DPR untuk memperbaiki praktik pembentukan hukum yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Kepada pemerintah dituntut untuk menghentikan penegakan hukum yang karut marut dan diskriminatif, memberantas mafia hukum, menghentikan kriminalisasi lawan-lawan politik, menangkap dan menghukum berat para penjarah kekayaan negara.

5. Menuntut penyelenggaraan negara untuk menghentikan sistem dan praktik korupsi, kolusi dam nepotisme (KKN), serta sistem dan praktik oligarki, kleptokrasi, politik dinasti dan penyelewengan/ penyalahgunaan kekuasaan.

6. Menuntut penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD dan MPR untuk tidak memberi peluang bangkitnya komunisme, ideologi anti Pancasila lainnya, dan separatisme serta menghentikan stigmatisasi kelompok keagamaan dengan isu intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme serta upaya memecah belah masyarakat. Begitu pula mendesak pemerintah agar menegakkan kebijakan ekonomi dan politik luar negeri bebas aktif, dengan tidak condong bertekuk lutut kepada negara tertentu.

7. Menuntut pemerintah untuk mengusut secara sungguh-sungguh dan tuntas terhadap pihak yang berupaya melalui jalur konstitusi, mengubah Dasar Negara Pancasila, sebagai upaya nyata untuk meruntuhkan NKRI hasil Proklamasi 17 Agustus 1945, aga tidak terulang upaya sejenis di masa yang akan datang.

8. Menuntut presiden untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya serta mendesak lembaga-lembaga negara (MPR, DPR, DPD dan MK) untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat, bangsa dan negara Indonesia.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA