UGM:Modernisasi Pertanian untuk Selamatkan Ekonomi

IN
Oleh inilahcom
Rabu 26 Agustus 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Sektor pertanian bisa menjadi penyelamat ekonomi Indonesia dari krisis. Untuk menggerakkan pertanian, tidak hanya masalah teknis tetapi juga sosial ekonomis dan politik.

"Pertanian itu bukan hanya petani tetapi juga masalah pemerintah daerah kabupaten, provinsi, dan pusat. Bukan hanya urusan Kementerian Pertanian tetapi juga kementerian lainnya," kata Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr Jamhari dalam diskusi daring dengan tema Memperkuat Pertanian Kala Pandemi besutan Alinea Forum, Jakarta, Selasa (25/8/2020).

Menurut dia, beberapa peraturan pusat belum ditindaklanjuti di daerah. Begitu juga program yang dilaksanakan stakeholder di sektor pertanian tumpang tindih. "Kalau mau menggerakkan pertanian semua harus bekerja sama. Sekarang era economic sharing, resources sharing perlu lebih koordinatif dan integratif," tuturnya.

Malah, kata dia, saat ini Indonesia mengalami kekurangan SDM di sektor pertanian. Para petani didominasi kalangan tua. Sedangkan petani milenial sangat kurang. Itu sebabnya harus dilakukan modernisasi pertanian. Artinya lahan pertanian kita harus dikelola dengan teknologi.

"Modernisasi pertanian tidak harus menggunakan teknologi import. Teknologi sederhana yang dihasilkan oleh perguruan tinggi malah lebih cocok dengan kondisi pertanian kita. Cuma memang hasil teknologinya perlu dihilirisasi," bebernya.

Pada kesempatan sama, Kuntoro Boga Andri selaku karo Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian mengatakan, di masa pandemi sektor pertanian ikut terdampak. Dilihat dari terganggunya produksi pertanian akibat pembatasan pergerakan tenaga kerja. Distribusi pangan juga terganggu akibat penerapan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) dan penutupan wilayah secara terbatas.

Belum lagi menurunnya daya beli masyarakat serta adanya PHK memengaruhi petani. Lantaran hasil produksi petani tidak terserap maksimal.
Untuk mengatasi hal tersebut ada lima kebijakan pemerintah dalam menggerakkan pertanian di masa pandemi COVID-19. Yaitu meningkatkan produktivitas pangan pokok, memperlancar distribusi pangan, mempermudah akses transportasi, menjaga stabilitas harga, dan mengembangkan buffer stock dan intervensi pasar. "Kebijakan-kebijakan ini goal-nya adalah peningkatan kesejahteraan petani," tandasnya.

Hal serupa juga disampaikan Ketum Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir. Menurut dia, jutaan petani terdampak pandemi COVID-19. Walaupun dari 35 juta petani, 2,76 juta di antaranya mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah sebesar Rp600 ribu per bulan, tetapi masih belum bisa mengangkat kesejahteraan mereka.

Pasalnya, di masa pandemi COVID-19 banyak petani merugi karena hasil panennya tidak terserap pasar. "Terong cuma jadi makanan sapi, tomat hanya membusuk," kata Winarno.

Dia menyebutkan, pada umumnya petani memerlukan sarana produksi seperti air, benih berkualitas, pupuk yang mencukupi sampai panen, permodalan terutama bunga rendah. Kemudian pasar yang stabil sehingga harga tidak jatuh saat panen raya. "Petani tidak butuh pasar mewah. Yang dibutuhkan petani yang penting ada tempatnya untuk jualan dan orang-orang berkumpul," ujarnya. [ipe]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA