Muhidin Jamin Revisi UU BI Tidak Mengamputasi OJK

IN
Oleh inilahcom
Rabu 26 Agustus 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Pemerintah mendorong revisi UU Bank Indonesia (BI) masuk program legislatif nasional. Upaya mencopot wewenang OJK sebagai pengawas sektor keuangan?

Anggota Komisi XI DPR yang membidangi keuangan, Muhidin M Said, menjamin, revisi UU BI tidak akan mengeliminasi peran dan wewenang OJK. Selain itu, DPR menjamin revisi UU BI tidak akan memengaruhi indepensi bank sentral.

Dalam rilis kepada media, Selasa (25/8/2020), Muhidin yang menjabat Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini, menjamin tidak ada yang berubah dari independensi BI serta peran OJK.
"Kita jamin, indepensi bank sentral selaku otoritas moneter harus tetap dijaga," paparnya.

Menurut politisi senior Partai Golkar ini, revisi UU BI juga bukan bertujuan mengamputasi kewenangan atau eksistensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Beberapa waktu lalu, tersiar isu tentang pemretelan wewenang bahkan pembubaran OJK.

"Kita justru ingin OJK diperkuat, seperti halnya Securities and Exchange Commission (SEC) di Amerika Serikat. Agar OJK mampu mengembangkan pasar modal kita, menjadi sumber pembiayaan yang setara dengan perbankan dengan target kapitalisasi setara dengan produk domestik bruto (PDB). Sehingga, Jakarta bisa menjadi pusat keuangan regional," kata Muhidin.

Sejatinya, kata Muhidin, revisi UU BI menjadi sesuatu yang urgen. Manakala lanskap perekonomian baik domestik maupun global, berkembang secara dinamis mengikuti perkembangan sosial, politik, hingga teknologi.

"Karena itu, revisi suatu regulasi bukanlah suatu hal yang tabu ataupun haram, melainkan sebuah keniscayaan yang dibutuhkan untuk merespon situasi," ungkapnya.

Selain itu, papar Muhidin, revisi UU BI sejalan dengan semangat merespons dinamika perekonomian terkini. Saat ini, pandemi COVID-19 memberikan dampak negatif terhadap perekonomian nasional dan global. "Pada masa-masa yang penuh ketidakpastian seperti sekarang ini, diperlukan terobosan-terobosan baik dari sisi fiskal maupun moneter," ungkapnya.

Selain itu, Muhidin memandang penting adanya penguatan mikro dan makroprudensial dalam satu atap, yakni di bawah bank sentral. Agar transmisi kebijakan moneter bisa semakin efektif implementasinya di sektor perbankan. "Pada akhirnya bisa menggerakkan sektor riil. Jadi, tidak perlu terlalu khawatir dengan revisi UU BI," pungkasnya.[ipe]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA