KLHK: Tak Ada Hutan Adat Kinipan, Sah untuk PT SML

IN
Oleh inilahcom
Rabu 02 September 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Hingga saat ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) belum pernah mengeluarkan keputusan yang menetapkan kawasan hutan di kelompok hutan Sungai LamandauSungai Belantikan, bekas konsesi HPH Amprah Mitra Jaya, di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah sebagai hutan adat.

Kendati ada pihak pihak tertentu yang mengusulkan agar kawasan hutan yang sebagian masuk Desa Kinipan ditetapkan sebagai hutan adat. Salah satu lembaga yang pernah mengusulkan itu, Asosiasi Masyarakat Adat Nasional- AMAN, melalui Badan Regestrasi Wilayah Adat atau BRWA, tertanggal 20 Juli 2020.

"Kalau tidak salah ada 3 kali usulan yang minta agar kawasan hutan itu ditetapkan hutan adat, namun setelah melalui pembahasan, disepakati bahwa, penetapan hutan adat harus dilakukan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang ada, salah satunya, adanya produk hukum daerah, berupa Perda yang menetapkan masyarakat hukum adat di wilayah itu," kata M Said, Direktur Tenurial dan Masyarakat Adat, Ditjen Perhutaan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK ini.

Karena itu, Said menegaskan, masyarakat adat, hendaknya tidak serta merta menklaim bahwa lokasi yang mereka tempati sebagai hutan adat. Proses menjadikan hutan adat melalui mekanisme yang sudah diatur oleh undang undang dengan sejumlah persyaratannya.

Salah satunya disebutkan Said, adanya Peraturan Daerah seperti yang dituangkan dalam Undang undang No 41/1999 jo No 19/2004 tentang Kehutanan. Dalam UU itu disebutkan, hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat yang keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan daerah.

"Penetapan suatu wilayah adat itu, bukan seperti pemberian ijin, halnya suatu kegiatan usaha," kata Said. Melainkan hasil kajian dari suatu aktivitas masyarakat adat secara turun temurun yang kemudian diberikan pengakuan oleh pemerintah daerah melalui suatu keputusan berupa Perda. "Pun halnya dengan penetapan hutan adat, dasar hukumnya Pasal 67 Undang Undang No 41/1999 Jo No 19/2004 tentang Kehutanan," jelasnya.

Dengan payung hukum ini, kemudian Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri LHK No 32/2015 tentang Hutan Hak. Dalam beleid itu disebutkan, penetapan hutan adat oleh Menteri LHK, diberikan setelah adanya produk hukum daerah tentang penetapan masyarakat hukum adat, ada wilayah adat sebagian atau keseluruhan adalah hutan.

Bukan hanya itu, lanjut Said, dalam hal usul hutan adat, ada pernyataan masyarakat hukum adat untuk menetapkan wilayah adatnya sebagai hutan adat. Atas usul itu kemudian dipertimbangkan ; apakah kawasan itu memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai hutan adat. Bila memenuhi ketentuan, kementerian akan mengeluarkan wilayah itu dari kawasan hutan negara, hingga kemudian menjadi hutan adat, di bawah kendali dan pengelolaan masyarakat adat.

Seandainya, tidak memenuhi persyaratan yang diharuskan, Said menyarankan agar masyarakat menggunakan skema Perhutanan Sosial yang kini tengah dikembangkan pemerintah dalam upaya mempercepat peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan hutan. "Silahkan, ada program hutan rakyat, hutan kemasyarakatan atau HKM, hutan desa, dan jasa lingkungan yang pengembangannya dapat dilakukan melalui kemitraan dengan pihak ketiga." paparnya.

Kementerian LHK, kata dia, sangat merespon persoalan masyarakat adat Laman Kinipan ini. Karenanya, dalam waktu dekat Wamen KLH Aloe Dohong, berencana turun ke lokasi untuk berdialog dengan kalangan pemangku kepentingan di kabupaten tersebut.

Sementara Bupati Lamandau H Hendra Lesmana, mengakui bahwa belum pernah ada proses pengusulan verifikasi dan penetapan Masyarakat Hukum Adat Laman Kinipan sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku.

Begitupun dengan pemetaan wilayah, belum pernah dilakukan pemetaan untuk penetapan Tanah Ulayat Adat Kanipan. Belum pernah dilakukan pengusulan penetapan wilayah hutan adat Laman Kinipan sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku.

Adapun berkaitan dengan sertifikat wilayah adat komunitas Laman Kinipan yang dikeluarkan Lembaga Swadaya Masyarakat Badan Regestrasi Wilayah Adat atau BRWA, tegas Hendra Lesmana tidak dapat dijadikan dasar untuk penetapan wilayah adat atau tanah ulayat, lantaran dikeluarkan lembaga non pemerintah.

Penegasan serupa juga disampaikan Fahrizal Fitri, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penjelasan pers di Palangkaraya. Fahrizal mengakui, sejak 2010, AMAN Kalteng telah melakukan pendampingan pemetaan partisipatif di seluruh Kalteng, berdasarkan Perda No 16 Tahun 2008 dan Pergub 13 Tahun 2009, termasuk untuk komunitas Kinipan. "Peta Kinipan ini dideklarasikan tahun 2016 oleh komunitas bersama Pemerintah Kabupaten Lumandau," kata Farizal.

Namun demikian, hingga saat ini belum ada produk hukum daerah berupa Perda maupun Peraturan Bupati menetapkan pengakuan hukum adat di Kabupaten Lamandau, termasuk juga belum adanya penetapan hutan adat Kinipan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kasus hutan adat di kabupaten Lamandau ini mencuat setelah adanya aksi lapangan oleh sejumlah masyarakat adat Laman Kinipan di areal perkebunan PT Sawit Mandiri Lestari (SML) yang berujung penahanan terhadap tokoh masyarakat adat Laman Kinipan, Effendi Buhing. Selanjutnya penahanan Effendi ditangguhkan.

Dalam hal ini, SML merupakan perusahaan perkebunan nasional yang menyandang Hak Guna Usaha No 82/2017. Melalui kebijakan pemerintah itu, SWL diberikan hak pengelolaan hutan seluas 9,43 ribu hektar di wilayah Desa Batu Tambun, Batang Kawa, di Desa Riam Panahan Kecamatan Delang, dan di sejumlah desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Dari areal seluas ini, hingga saat ini sudah dibangun kebun kelapa sawit seluas 7,8 ribu hektar.

Selain itu, SWL telah membangun plasma seluas 4 ribu hektar lebuih dari total areal seluas 9,6 ribu hektar areal yang diperuntukan kebun plasma dan tanah kas desa atau TKD. Dan ini tersebar di desa Samu jaya, Desa Suja, Penopa, Kawa, Karang Taba, Cuhai dan Desa Tanjung Beringin serta Kelurahan Tapin Bini yang dikelola Koperasi Karya bakti Mitra Bakuba. Dan di desa Sungai Tuat, Batu Tambun dan Desa Riam Panahan.

Hampir semua masyarakat desa mendukung adanya keterlibatan SML menggerakan ekonomi daerah melalui pengembangan perkebunan kelapa sawit ini. Melalui surat pernyataan dukungan, sejumlah Kepala desa, merasa keberatan atas pengakuan sepihak masyarakat Adat Laman Kinipan yang dikoordinatori Efendi Buhing. [ipe]





# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA