Perkara Ancaman di Bawah 5 Tahun Bakal Disetop

IN
Oleh inilahcom
Jumat 04 September 2020
share
 

INILAHCOM, Surabaya - Surat Edaran (SE) Jaksa Agung Sanitar Burhanuddin nomer 15/2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif diterapkan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur.

Kasi Penkum Kejati Jatim Anggara Suryanagara menyatakan SE itu sudah berlaku, namun apakah kejati sudah ada perkara yang memenuhi SE itu pihaknya harus cek terlebih dahulu di bidang teknis.

Sementara Kasi Pidum Kejari Surabaya Farriman Siregar menyebut SE Jaksa Agung tersebut berkait dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pihaknya sudah melaksanakan ketentuan tersebut.

"Sementara ada 1 perkara, namun masih menunggu persetujuan dari Kejaksaan Tinggi," ujar Farriman, Jumat (4/9/2020).

Namun, Farriman belum menyebut nama dan juga jenis tindak pidana yang dilalukan Tersangka dengan alasan masih belum fix karena masih menunggu persetujuan dari Kejati.

Sementara Kasi Pidum Kejari Perak Eko Budisusanto menyatakan belum ada perkara yang masuk ke wilayahnya untuk dilakukan keadilan restoratif. " Belum ada perkaranya mbak," ujarnya.

Perlu diketahui, Jaksa Agung melalui Surat Edarannya (SE) nomer 15/2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

Inti dasar keadilan restoratif dari aturan yang ia sahkan 21 Juli 2020 adalah penyelesaian perkara tindak pidana melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, atau korban maupun pihak lain bersama-sama mencari penyelesaian adil. Menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Jaksa diberi kewenangan menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif berasaskan kepada lima hal. Yakni keadilan, kepentingan umum, proporsional, pidana sebagai jalan terakhir, serta cepat, sederhana dan biaya ringan. Aturan itu juga mengatur soal penyelesaian perkara di luar pidana dengan berbagai ketentuan. Jaksa diberi opsi menawarkan upaya perdamaian pada korban dan tersangka.

Termasuk pula pertimbangan penghentian penuntutan dan syarat penutupan perkara. Beberapa syarat di antaranya, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana denda atau pidana kurang dari lima tahun. Termasuk pidana dengan kerugian di bawah Rp 2,5 juta. [beritajatim]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA