TNI Dinilai Tak Boleh Lobi-Lobi Politik

IN
Oleh inilahcom
Jumat 04 September 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Peneliti dari Imparsial, Hussein Ahmad menilai Rancangan Perpres Pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme yang telah diserahkan Pemerintah kepada DPR masih mengandung pasal-pasal bermasalah yang berpotensi mengancam hak asasi manusia dan kehidupan demokrasi.

Rancangan Perpres tersebut banyak memuat substansi pasal yang bertentangan dengan undang-undang, yakni UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

"Rancangan Perpres tersebut memberikan kewenangan yang terlalu luas dan berlebihan kepada TNI sehingga berpotensi terjadi pelanggaran HAM," ujarnya.

Menurut dia, TNI tidak boleh melakukan lobi-lobi politik untuk mengesahkan rancangan Perpres Pelibatan TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme. Karena TNI merupakan pelaksana kebijakan negara dan bukan membuat kebijakan negara.

"TNI tidak seharusnya melakukan langkah-langkah politik yang berupaya mendorong proses pengesahan perpres. Jika TNI memiliki padangan terkait perpres, seharusnya padangan tersebut disampaikan ke dalam pemerintahan dalam hal ini Kementerian Pertahanan," katanya.

Rancangan perpres tersebut masih dalam proses pembahasan antara pemerintah dan DPR. Langkah-langkah politik TNI dalam memengaruhi rancangan perpres dinilai sangat berbahaya bagi kehidupan demokrasi.

"Kami memandang bahwa pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme memang dimungkinkan, tetapi akuntabilitas hukumnya harus tunduk pada sistem peradilan pidana umum. Pelibatan militer dimungkinkan untuk menghadapi ancaman terorisme yang sifatnya nyata, dimana ancaman terorisme mengancam kedaulatan negara yang kapasitas penegak hukum sudah tidak bisa lagi mengatasi aksi terorisme," tandasnya.

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA