Korban Mafia Tanah, Warga Tangerang Minta Keadilan

IN
Oleh inilahcom
Jumat 04 September 2020
share
 

INILAHCOM, Tangerang - Ribuan warga yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Cipete Kunciran Jaya Bersatu, menolak eksekusi lahan oleh Pengadilan Negeri Tangerang, Banten. Diduga mafia tanah bermain.

Kata Syaiful Bahri, koordinator sekaligus perwakilan masyarakat Cipete, mengatakan, "Saya atas nama masyarakat Cipete khususnya, sangat kecewa dengan adanya putusan pengadilan yang melakukan eksekusi lahan dengan luas 45 hektar di Kelurahan Cipete dan Kelurahan Kunciran."

Sebab, kata Syaiful, batas-batas bidang dalam putusan pengadilan tidak jelas bidangnya. "Kami khawatir banyak rumah warga yang belum pernah diperjualbelikan kepada siapapun dimasukkan ke dalam luas objek eksekusi tersebut," tegasnya dalam rilis kepada wartawan, Jumat (4/9/2020).

Kegaduhan ini berawal dari para ahli waris mix Iskandar (Darmawan) mengajukan gugatan terhadap NV LOA and Co, terkait lahan 45 hektar di Kelurahan Kunciran Jaya dan Kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, berdasarkan 9 sertifikat HGB atas nama NV Loa and Co.

Dalam perjalanannya, para pihak sepakat untuk berdamai dan meminta eksekusi lahan atas akta perdamaian tersebut. Padahal, secara nyata dan jelas, di atas lahan objek eksekusi seluas 45 ha, kurang lebih 15 ha secara legal adalah milik warga kelurahan Cipete dan Kelurahan Kunciran Jaya.

"Masyarakat merasa heran dan terkejut atas tindakan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang yang memaksakan eksekusi, padahal sudah ada peringatan dari Pihak Kantor Pertanahan yang menyatakan 9 SHGB atas nama NV. Loa & Co tersebut tidak terdaftar dan Kapolres Tangerang yang meminta penundaan pelaksanaan eksekusi," papar Sayuto, tokoh masyarakat yang menjadi Pembina Paguyuban Masyarakat Cipete-Kunciran Jaya Bersatu.

Sedangkan Ketua Paguyuban Masyarakat Cipete-Kunciran Jaya Bersatu, Mirin menyatakan prihatin. Sejauh ini, Pemkot Tangerang ke bawah tidak memberikan pembelaan terhadap perjuangan wong cilik. "Pemkot Tangerang, termasuk Lurah Kunciran Jaya, Lurah Cipete dan Camat Pinang, lalai dalam membela dan mempertahankan hak warganya. Warga masyarakat Cipete-Kunciran Jaya tidak pernah dilibatkan terkait perkara Darmawan dan NV Loa di Pengadilan Negeri Tangerang." kata Mirin.

Kata dia, masyarakat merasa terzolimi atas eksekusi lahan milik warga. Sejak 1948, warga belum pernah melakukan penjualan, hingga pembelian pertama pada 1984 yang dilakukan PT Greenville.

Selanjutnya pada 1991, Greenville mengalihkan tanah masyarakat yang telah dibeli kepada PT Modernland. Dan, PT Modernland mengalihkan lagi kepada PT Tangerang Matra Real Estate hingga saat ini.

"Sehingga semua pihak dapat bergandengan tangan untuk melawan bentuk-bentuk praktek-praktek mafia tanah, mafia peradilan dan mafia pemerintahan," kayta Mirin.

Pada 24 Agustus 2020, warga melaksanakan aksi protes di Kantor Kelurahan Kunciran Jaya. Mereka menuntut pemerintah ikut bertangggung jawab atas permasalahan ini. Warga telah bertemu langsung dengan Lurah Kunciran Jaya, Camat Pinang dan Wakil Wali Kota Tangerang, namun belum membuahkan hasil.

Juru bicara Paguyuban Masyarakat Cipete-Kunciran Jaya Bersatu, Abraham Nempung menyatakan, pihaknya telah mengajukan permohonan melaporkan masalah ini kepada DPRD Kota Tangerang. Surat pengaduan dan permohonan perlindungan hukum juga sudah diajukan kepada instansi-instansi terkait, diantaranya Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, Ombudsman RI, Komnas HAM.

"Warga berharap mendapatkan bantuan hukum dan peradilan dapat ditegakkan sehingga terbebas dari oknum mafia tanah di balik eksekusi yang salah ini," ungkapnya. [ipe]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA