Kasus Covid-19 Masih Tinggi

Demi Keselamatan Rakyat Tunda Pilkada 2020

IN
Oleh inilahcom
Minggu 06 September 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - DPP Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (PEKAT IB) bersama 17 Ormas atau Lembaga dalam Koalisi Tunda Pilkada 2020 berencana melayangkan surat Somasi kepada Presiden RI Joko Widodo.

Hal ini untuk segera mengeluarkan PERPPU agar Pilkada Serentak di 261 Kab/Kota dan 9 Provinsi 9 Desember 2020 mendatang ditunda dan diundurkan mengingat Pandemi Covid 19 di sejumlah Daerah se Indonesia korbannya semakin meningkat.


"Sebagai pendukung Jokowi kami tidak ingin nantinya Presiden dapat di gugat karena dianggap melanggar UU Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Bab X Pasal 152 yang menegaskan tentang tanggung jawab pemerintah atas resiko kesehatan saat pandemi atau penyakit menular," ujar Lisman Hasibuan, Kornas Gerakan Tunda Pilkada, dalam keterangannya Minggu (4/9/2020).

Dia mengklaim, sesuai fakta di lapangan terlihat saat pendaftaran para bakal calon kepala daerah beberapa waktu lalu, ada kerumunan manusia dan tak dapat dicegah karena sedang dalam kondisi euforia.

"Ini yang kemudian ditakutkan bila saat kampanye sampai saat pencoblosan, apa Pak Presiden tidak belajar dari Pileg/Pilpres 2019 yang lalu dimana 894 orang petugas Pemilu meninggal dunia, padahal waktu itu belum masa Pandemi Covid19," tuturnya.

Lisman menekankan, Pilkada bisa diundur dan ditunda, tapi wabah pandemi ini siapa yang bisa menggaransi akan berhenti, bahkan jika dipaksakan juga Pilkada serentak nanti di 270 daerah akan bisa menjadi pemicu mewabahnya kembali Pandemi Covid19" ujar Lisman.

"Kami bersama 17 Ormas/Lembaga akan terus menyuarakan kepada Presiden dalam bentuk surat dan aksi-aksi sampai Pemerintah mengeluarkan PERPPU penundaan PILKADA serentak 2020," tutup Waketum DPP KNPI ini.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA