Kasus Djoko Tjandra Diharap Usut Klaster Politisi

IN
Oleh inilahcom
Selasa 15 September 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, dan Kejaksaan diminta untuk mengungkap tuntas keterlibatan eks politikus dalam kasus Djoko Tjandra.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengatakan, penyidik Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus pada Kejaksaan Agung perlu menelusuri keterlibatan oknum Anggota Komisi III DPR.

"Sepanjang ada buktinya, penyidik harus menelusuri adanya dugaan itu," kata Boyamin, Selasa (15/9/2020).

Apa yang diungkap mantan Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Patrice Rio Capella soal dugaan adanya keterlibatan anggota Komisi III DPR ini, sudah semestinya diselisik, untuk menegaskan berlakunya asas persamaan di muka hukum.

Boyamin menyarankan penyidik untuk memeriksa oknum anggota dewan tersebut sebagai saksi. Hal ini untuk membuat terang kasus yang menyeret nama Jaksa Pinangki Sirna Malasari tersebut. "Benar, setidaknya diperiksa sebagai saksi," ujarnya.

Di kesempatan berbeda, Patrice Rio Capelle meyakini ada orang berpengaruh. "Ini kan ada tiga klaster, polisi, jaksa, dan politisi, saya yakin ini otaknya adalah klaster politisi, jadi KPK harus usut ini klaster politik," ujarnya.

Sebaliknya, anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil mengatakan kasus Joko Tjandra memperlihatkan sekaligus membuktikan aparat penegak hukum telah mengerjai hukum yang ada di Indonesia.

"Memprihatinkan sekali, akhirnya spekukasi publik selama ini bahwa aparat penegak hukum mengerjai hukum, ya terjadi," ungkap Nasir.

Yang lebih memprihatinkan lagi, kasus ini melibatkan oknum penegak hukum mulai dari atas sampai bawah. Keterlibatan banyak pihak ini diibaratkannya semacam kecurangan di pemilu, yakni terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Nasir menilai penegakan hukum harus tanpa kecuali, termasuk jika ada oknum DPR yang terlibat.

"Ya DPR itu kan bagian dari lingkaran kekuasaan. Sekelas Joko Tjandra pasti bersandar pada kekuasaan di negeri ini. Jadi, tidak mau main setengah-setengah. Presiden harus ingat lagu Iwan Fals. 'Bongkar'. Ya harus dibongkar. Pak Idham Aziz juga suka lagu bongkar," tuturnya.

Soal kemungkinan adanya kolega di komisinya yang terlibat, dia menyerukan agar diusut saja. Jika ditemukan bukti, maka parpol yang bersangkutan segera menindak anggotanya.

"Jadi kalau ada oknum di DPR yang bermain dikembalikan ke partai politik masing-masing. Kalau kita berpatokan pada equality before the law (semua sama di depan hukum) tidak ada hambatan sebenarnya. Namun, tetap kedepankan praduga tak bersalah," tegasnya.

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA