Ada Yang Baru Dikasus Djoko Tjandra

IN
Oleh inilahcom
Kamis 17 September 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) akan menambahkan sejumlah temuannya terkait skandal pelarian Djoko Tjandra ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menjelaskan, sejumlah bukti tambahan yang didapatnya dimaksudkan agar KPK segera mengambil alih pengusutan kasus yang melibatkan Djoko Tjandra, terutama dari Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Saya sudah membuka preview, saya besok akan menyerahkan bukti yang diminta KPK berkaitan dengan permohonan saya melakukan supervisi yang minggu kemarin saya masukan ke KPK," kata Boyamin dikonfirmasi, Rabu (16/9/2020).

Sebelumnya pada Jumat (11/9/2020) minggu lalu, Boyamin menyerahkan sejumlah bukti agar KPK melakukan pengembangan terkait skandal Djoko Tjandra. KPK diminta mendalami aktifitas Jaksa Pinangki Sirna Malasari dengan mantan Pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking dalam rencana pengurusan fatwa hukum di Mahkamah Agung (MA).

Terlebih keduanya diduga sering menyebut istilah 'Bapakmu' dan 'Bapakku' untuk melancarkan aksinya. Bukti tambahan yang akan dibawa Boyamin, agar KPK bisa mengusut munculnya dugaan tersebut.

"Mudah-mudahan dengan bahan itu, nanti KPK mampu membuat benang merah dari tiga clue 'Bapakku-Bapakmu', kemudian berkaitan dengan inisial, berkaitan dengan P mengajak R untuk ketemu pimpinan, terkahir terkait dengan fatwa dan grasi," cetus Boyamin.

Oleh karena itu, dengan bukti tambahan yang akan diberikan ke KPK, diharapkan lemnaga antirasuah segera mengambil alih penanganan perkara terkait skanda Djoko Tjandra yang melibatkan unsur Kejaksaan Agung dan Polri.

"KPK mudah mudahan nanti setelah menganalisa bukti yang saya berikan, harapan saya tertinggi diambilalih," tandasnya.

Sebelumnya, KPK telah melakukan gelar perkara terkait skandal Djoko Tjandra secara terpisah dengan Bareskrim Mabes Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Jumat (11/9). Lembaga antirasuah meyakini, meski perkara tersebut ditangani terpisah, namun dinilai saling bersinggungan.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyampaikan, gelar perkara ini merupakan pertama kali dilakukan KPK sebagai bagian dari supervisi penanganan skandal Joko Tjandra. Tidak menutup kemungkinan akan kembali melakukan gelar perkara secara bersamaan antara KPK, Polri dan Kejagung.

"Ini adalah gelar pertama. Sehingga kami masih menerima laporan sejauh mana baik dari Mabes maupun Kejaksaan Agung hasil yang dia peroleh dari hasil penyidikan," kata Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (11/9/2020).

Ghufron menyatakan, supervisi yang dilakukan KPK masih akan terus berjalan. Terkait pengambilalihan belum dapat diputuskan.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA