Terdakwa Koprupsi Kapitasi BPJS Bebas Jerat Hukum

INILAHCOM, Surabaya - Terdakwa kasus korupsi dana kapitasi BPJS Puskesmas di Kabupaten Malang, Abdurrahman dikabarkan bebas dari jeratan hukum. Hal itu berdasarkan putusan hakim pengadilan Tipikor, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (16/9/2020).

Sebelumnya, Abdurrahman yang Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang itu dituntut 10 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (PJU) pada sidang tuntutan Rabu (12/8/2020). Tuntutan itu berdasarkan Pasal 2 ayat 1 jounto Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Putusannya baru tadi, tapi kita belum ada putusan lengkapnya. Tapi katanya putusannya bebas. Nanti kalau ada putusan lengkapnya kita akan upaya kasasi," ungkap Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Edi Handojo, Rabu (16/9/2020) malam ini pada awak media.

Kata Edi, pihaknya masih menunggu laporan tim JPU untuk mendengar rekaman terkait putusan majelis hakim. "Sementara ini kita mendengar bahwa ia (Abdurrahman) diputuskan bebas murni," tegasnya.

Sedangkan untuk terdakwa lain yang juga terlibat dalam kasus tersebut, yakni Yohan Charles yang kala itu menjadi Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, menurut Edi, saat ini berkasnya sudah siap untuk dilimpahkan.

"Jika nanti diketahui ada pihak lain yang terlibat, ya Insya Allah kita berkas kembali, step by step," tuturnya.

Sebagai informasi, Abdurachman diduga melakukan tindak pidana korupsi dana kapitasi BPJS 39 Puskesmas di Kabupaten Malang selama kurun waktu tahun 2015 hingga 2017, tepatnya saat ia menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang tahun 2015, bersama dengan Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang kala itu, Yohan Charles.

Akibat tindak kejahatan yang dilakukan Abdurrachman dan Yohan Charles itu, negara mengalami kerugian senilai Rp 8 Miliyar atau sebanyak Rp 8.177.367.000. [beritajatim]