KPK Diminta Turun Tangan Supervisi Laporan Pajak

IN
Oleh inilahcom
Jumat 18 September 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta turun tangan melakukan supervisi atas laporan terkait pajak yang mandek di Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Dirjen Pajak.

Hal itu berdasarkan Ketentuan UU No.19 Tahun 2019 dimana KPK dapat melakukan serangkaian tindakan pencegahan tindak pidana korupsi diantaranya melalui upaya supervisi, koordinasi dan pengawasan terhadap penegakan hukum atau instansi yang melaksanakan pelayanan publik.

"Tanggal 11 September 2020, Kami, Law Office Sahala & Partners selaku kuasa hukum
dari Pelapor Bapak Lindung Surbakti datang ke KPK untuk meminta KPK melakukan upaya supervisi, koordinasi dan pengawasan terhadap penegakan hukum atas Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Pajak an. Terlapor Agus Handaja ke Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan DIRJEN PAJAK yang menurut kami jalan di tempat dan tidak pernah ada tindak lanjutnya," kata Sahala Pandjaitan dalam keterangan persnya, Jumat (18/9/2020).

Tanggal 08 Juni 2020 Sahala mewakili Pelapor telah membuat Pengaduan Dugaan Tindak
Pidana Pajak ke Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Dirjen Pajak atas dugaan penggelapan dalam Laporan Pajak Pribadi dari kurun waktu tahun 2010 s/d 2015.

Kemudian, tanggal 23 Juni 2020, Sahala mengajukan permohonan tindak lanjut atas Pengaduan tanggal 08 Juni 2020 dan terakhir tanggal 03 September 2020 mengajukan permohonan tindak lanjut, karena merasa belum ada perkembangan dan tindak lanjut dari Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Dirjen Pajak.

Saat ini juga sedang berjalan proses pemeriksaan di Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat
atas dugaan tindak pidana pajak yang diduga dilakukan untuk kurun waktu tahun 2016 s/d 2017.

"Kami berharap Pimpinan KPK melalui Divisi Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) dapat segera melakukan langkah penanganan yang diperlukan untuk mengungkap dugaan tindak pidana tersebut yang secara aturan dapat merugikan negara dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Dirjen Pajak dapat berpotensi adanya penyalahgunaan kewenangan yang berakibat pada kerugian negara.

Sahala juga meminta kepada Presiden RI Bapak Joko Widodo dan Menteri Keuangan RI Ibu
Sri Mulyani Indrawati untuk dapat memberi perhatian terhadap laporan agar penegakan hukum terhadap dugaan tindak pajak ini dapat dilakukan secara professional dan transparan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA