Ketua FKUB: Dana Otsus Papua Belum Ada Evaluasi

IN
Oleh inilahcom
Sabtu 19 September 2020
share
Diskusi Moya Discussion Group WAG Unity in Diversity (UID), Jumat (18/9/2020).

INILAHCOM, Jakarta - Ketua FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Jayawijaya Pdt. Esmond Walilo, menyatakan, alokasi Anggaran dari pemerintah pusat untuk Dana Otsus (otonomi khusus) Papua akan berakhir tahun depan. Sejak pemberlakuannya yang berlangsung hampir 19 tahun belum ada evaluasi.

Padahal sambungnya, dana Otsus Papua berdampak positif dan menyambut baik rencana perpanjangan. Hanya saja, masyarakat Papua tidak menikmati yang menjadi haknya.

"Dana itu langsung masuk Pemda (pemerintah daerah), ya tergantung Bupati, Wali Kota, Gubernur mau bikin apa. Sekarang bilang mau perpanjangan Dana Otsus. Kita tak pernah nikmati barang itu," kata Esmond dalam Moya Discussion Group WAG Unity in Diversity (UID) melalui keterangannya yang diterima, Sabtu (19/9/2020).

Menurut Esmond, pemerintah pusat gulirkan dana tersebut tapi tidak ada evaluasi terserap atau tidak. Padahal, ia menilai masyarakat Papua masih menderita saat pemberlakuan Dana Otsus ini.

"Kami minta maaf pemerintah sebenarnya nihil. Terima kasih pemerintah pusat beri atensi dalam pemberdayakan. Kalau kita lihat bagaimana tekanan dari bangsa lain agar mau merdeka," paparnya.

Untuk itu, lanjut Esmond, perlu evaluasi bersama secara menyeluruh dan duduk bersama. Dalam evaluasi tersebut perlunya melibatkan tokoh masyarakat.

Ia berharap ke depannya agar keadilan bisa tegakkan. Ia menilai, ada masalah yang tak bisa diselesaikan di tingkat Wali Kota, Bupati, Gubernur dan DPR.

"Sakit hati orang Papua, mereka ada yang bilang lebih baik merdeka. Perlu evaluasi tiap tahun. Oknum, mereka gunakan dana secara tidak jelas. Pemerintah di Jakarta benar, di Papua yang tidak jelas," katanya.

Ia menambahkan, evaluasi dilakukan karena bisa saja Bupati gunakan dana tersebut seenaknya. Bila daerah lain setahun sekali ke luar negeri, tapi di Papua bisa setahun enam kali.

Menurut Esmond, kalau tujuannya untuk manfaat masyarakat tidak masalah, namun untuk menyenangkan keluarga perlu dipertanyakan. Dirinya juga meminta audit keuangan harus jujur, mereka pergi dalam rangka menyelamatkan daerah.

"Bukan Negara tidak perhatian pada Papua, uang sudah dikirim tapi dimainkan di daerah. Kita berharap agar teman-teman bisa membantu kami. Ada persoalan mendasar, agar mereka tetap setia membangun Papua yang dicintai," jelasnya.

Narasumber lain dalam diskusi tersebut adalah Pemerhati Papua dan Politik Global Prof. Dubes Imron Cotan, Sekretaris FKUB Jayawijaya Pdt. Alexsander Mauri, Pemantik Pemerhati Politik LHKI-PP Muhammadiyah Heri Sucipto, moderator: Internasional Association for Counter Terrorism and Security Profesional. Penyelenggara Moya Institut. Unity in Diversity (UID).

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA