Uraian Novel Ada Celah Koruptor di Izin Penyadapan

IN
Oleh inilahcom
Kamis 24 September 2020
share
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan

INILAHCOM, Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, menyebut ada celah bagi koruptor menghilangkan bukti tindak pidana korupsi, apabila proses permohonan izin penyadapan berlangsung lama.

Adapun permintaan izin penyadapan harus melalui pejabat struktural, pimpinan KPK, kemudian Dewan Pengawas (Dewas) disertai penjelasan.

Novel menyampaikan ini dalam uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK secara virtual.

"Dalam beberapa kasus respon tidak dilakukan dilakukan dengan segera maka potensi mendapatkan bukti menjadi hilang. Ini yang menjadi persoalan dalam proses penyadapan," ujar Novel Baswedan yang dihadirkan sebagai saksi, Rabu (23/9/2020).

Padahal, KPK mendapat banyak masukan dan informasi dari masyarakat terkait tindak pidana korupsi yang sedang ditangani maupun dalam pemantauan. Untuk itu, penting agar informasi yang didapat segera direspon.

Untuk bukti-bukti yang diperlukan cepat itu, menurut dia, menjadi terhambat dengan adanya Dewan Pengawas KPK yang memberikan persetujuan atau penolakan permohonan izin penyadapan terlebih dulu.

Padahal sebelumnya, tutur Novel Baswedan, proses penyadapan di KPK dilakukan dengan standar penyadapan yang berlaku, fokus objek ditetapkan dalam surat perintah serta diaudit secara berkala.

Hal yang sama juga diungkapkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat memberikan keterangan sebagai pihak terkait, bahwa izin penggeledahan dan penyitaan dalam kondisi mendesak belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

"Ini yang rasa-rasanya mungkin perlu diatur, kalau masih harus persetujuan Dewas ini bagi kami sendiri itu juga rasanya kurang pas," kata Alexander.

Sebelum revisi, ia menuturkan penggeledahan cukup persetujuan deputi atau direktur sehingga lebih cepat untuk dilakukan.

Adapun Novel Baswedan dan pimpinan KPK memberikan keterangan untuk perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang di antaranya diajukan mantan pimpinan KPK dan pegiat antikorupsi. [tar]


# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA