Ekonom Bank Mandiri: Resesi Ekonomi RI Tidak Dalam

IN
Oleh inilahcom
Kamis 24 September 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Sejak masuknya pandemi COVID-19 di Indonesia, perekonomian di triwulan I-2020 langsung rontok. Memasuki triwulan-III, ada sedikit perbaikan seiring relaksasi PSBB.

Chief Economist Bank Mandiri, Andry Asmoro bilang, proyeksi pertumbuhan ekonomi di triwulan-III diperkirakan masih berada pada teritori negatif, namun arahnya membaik ketimbang triwulan-II.

"Hal ini sejalan dengan dinamika ekonomi global di mana banyak negara-negara dunia yang juga sudah memasuki resesi kecuali Vietnam dan Tiongkok yang masih mencatat pertumbuhan positif," papar Andy dalam webinar, Jakarta, Kamis (24/9/2020).

Namun demikian, kata dia, resesi yang dialami Indonesia diperkirakan tidak akan sedalam negara-negara sekawasan seperti India, Filipina, Malaysia, Thailand dan Singapore, maupun negara-negara maju di Kawasan Eropa dan AS. Kami memperkirakan pertumbuhan full-year ekonomi Indonesia pada 2020 akan berada di kisaran -1% hingga -2%.

Outlook Ekonomi 2021
Ke depan, lanjut Andry, perekonomian akan mulai memasuki masa pemulihan pada 2021. Dengan asumsi, kurva infeksi Covid-19 sudah menunjukkan perlambatan disertai adanya prospek penemuan dan produksi vaksin sehingga masalah Pandemi ini bisa cepat teratasi. "Kami memperkirakan ekonomi dapat tumbuh 4,4 persen di tahun 2021," ungkapya.

Kinerja Perbankan di triwulan III-2020, lanjutnya, masih relatif kuat di tengah pandemi COVID-19. Berbagai stimulus yang diluncurkan oleh Pemerintah dan Otoritas Moneter mampu menjaga kondisi likuiditas dan kualitas aset perbankan. "Sektor perbankan memang mengalami perlambatan pertumbuhan kredit karena permintaan kredit yang jauh berkurang di masa pandemi," paparnya.

Pertumbuhan kredit diperkirakan hanya mencapai 1,5% dibandingkan 2019. sementara Dana Pihak Ketiga alias DPK, tumbuh 8,3% seiring makin banyaknya penabung dengan nominal besar. Dengan pertumbuhan DPK yang tinggi maka likuiditas perbankan relatif aman. "Di sisi lain NPL memang akan mengalami peningkatan antara 3,5% - 4% namun peningkatan ini dapat diredam karena stimulus Pemerintah dan OJK," paparnya.

Sedankan kinerja beberapa industri, kata dia, n akan mengalami perbaikan dibandingkan Kuartal II karena kondisi di Kuartal II yang merupakan titik terendah akibat penerapan PSBB ketat. Pada Kuartal III ini, khususnya bulan Juli dan Agustus, berbagai indikator telah menunjukan perbaikan kegiatan ekonomi dibandingkan bulan April dan Mei 2020.

Sebagai contoh, penjualan kendaraan bermotor pada bulan Agustus 2020 sudah mencapai 37.291 unit setelah mencapai titik terendah yaitu 3.551 unit pada bulan Mei 2020. Meskipun demikian, angka penjualan bulan Agustus 2020 masih jauh dibawah angka rata-rata penjualan tahunan 2019 yang mencapai 85.577 unit. Tingkat hunian kamar hotel mulai membaik pada Juli 2020 menjadi 28,7% walaupun masih jauh dibawah sebelum periode Covid-19 yaitu 56,7% pada Juli 2020.

Ke depan, lanjutnya, perkembangan ekonomi sektoral di kuartal III dan IV akan dibayangi resiko penerapan PSBB di wilayah DKI Jakarta sejak 14 September, serta dampak peningkatan kasus COvid-19. Secara sektoral, sektor-sektor jasa-jasa seperti, perdagangan, transportasi, hotel, restoran dan jasa-jasa perusahaan akan mengalami pemulihan yang relatif lambat dari perkiraaan semula akibat peningkatan kasus positif Covid-19.

Demikian pula sektor industri pengolahan, pemulihannya mengikuti pola umum peningkatan ekonomi nasional karena sangat tergantung perbaikan daya beli dan confidence masyarakat sehingga mulai membelanjakan uangnya.

Sektor komoditas kelapa sawit bisa menjadi katalis positif yang mendorong perekonomian Indonesia ke depan terutama di sentra-sentra perkebunan di Sumatera dan Kalimantan. Harga minyak kelapa sawit sampai akhir tahun, kami perkirakan masih akan bertahan di tingkat harga USD700 per ton (FOB Malaysia).

Hasil survei Mandiri Institute, lajutnya, implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan kekhawatiran konsumen atas penyebaran COVID-19, menekan usaha ritel dan jasa makanan dan minuman (mamin). Sejumlah daerah memperpanjang masa PSBB transisi, sementara DKI Jakartadengan kenaikan kasus per hari dari pandemi COVID-19, kembali menerapkan PSBB II, dalam skala lebih.

Untuk mengetahui dampak COVID-19 terhadap bisnis ritel dan restoran, Mandiri Institute melakukan live-monitoring aktivitas pada dua sektor yang paling terdampak, yaitu ritel dan restoran dari bulan Juli hingga September. Kami juga memonitor kondisi restoran setelah DKI-Jakarta memutuskan untuk memberlakukan PSBB II. Metode monitoring dilakukan dengan melihat tingkat kesibukan yang terdapat pada data Google Maps.

Temuan dari Mandiri Insitute, kata dia, menunjukkan bahwa kunjungan ke pusat belanja di bulan September sekitar 57% dari normalangka ini sama dengan kunjungan di bulan Agustus (57%). Namun demikian terdapat variasi angka kunjungan antar kota.

Angka kunjungan ke pusat belanja di bulan September tertinggi di di DKI Jakarta sebesar 63%. Kunjungan ini meningkat dari Agustus 2020 yang mencapai 57%. Kenaikan angka kunjungan di DKI, diduga dipengaruhi kebijakan Pemprov DKI memberlakukan PSBB jilid II. Hal ini memicu masyarakat untuk mengunjungi shopping mall sebagai bentuk antisipasi. Sementara itu penurunan angka kunjungan pusat belanja terjadi di kota Makassar, yang pada bulan September menjadi 58%, turun dari 66% di bulan Agustus.

Terkait dengan restoran, tingkat kunjungan ke restoran mengalami kenaikan tipis di bulan September sebelum PSBB II di DKI Jakarta. Pada bulan September (sebelum PSBB II DKI) tingkat kunjungan ke restoran mencapai 53% dari situasi normal, naik tipis dari 52% di bulan Agustus.

Dampak dari PSBB II langsung terasa di sektor jasa makanan dan minuman. Dengan mengambil sampel restoran yang sama, kami menemukan PSBB II menekan angka kunjungan ke restoran di DKI Jakarta hingga menjadi 19% dari angka kunjungan normal. Hal yang menarik adalah kunjungan ke restoran ke daerah sekitarDepok, Tangerang dan Tangerang Selatan dalam satu minggu setelah PSBB II justru meningkat. Angka kunjungan ke restoran di Tangerang Selatan naik hingga mencapai 59% paska PSBB II.

Dampak COVID-19 dan kebijakan PSBB juga sangat dirasakan oleh UMKM di Indonesia. Mandiri Institute malakukan survei terhadap 320 usaha UMKM di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Bali. Dari survei tersebut ditemukan bahwa setelah PSBB ini, mayoritas dari UMKMatau sekitar 66%membatasi operasional usahanya, seperti mengurangi waktu operasi, membatasi kapasitas produksi, atau hanya menjalankan lini penjualan. Sementara 28% dari UMKM telah menjalankan aktivitas bisnis secara normal, baik produksi dan penjualan.

Angka tersebut masih di bawah persentase usaha yang beroperasi normal ketika PSBB, yaitu sebesar 50%. Mayoritas usaha tercatat menyebutkan bahwa terbatasnya modal usaha (43%) dan kekhawatiran mengenai prospek usaha ke depan (24%) menjadi alasan utama membatasi aktivitas operasional UMKM. Sebanyak 14% responden yang melaporkan membatasi aktivitas usahanya juga melaporkan bahwa lemahnya permintaan konsumen menyebabkan hal tersebut.

UMKM masih mempertimbangkan kembali untuk beroperasi secara normal akibat turunnya daya beli masyarakat dan kekhawatiran prospek ekonomi ke depan. Hal ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan 60% dari responden tidak memiliki ketertarikan untuk mendapatkan pinjaman baru dari sektor keuangan.

Akses terhadap digital juga ditemukan membantu UMKM dalam mitigasi dampak dari COVID. Berdasarkan survei Mandiri Institute, 9% dari UMKM dengan akses digital melaporkan adanya kenaikan omset usaha. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan UMKM tanpa akses digital yang hanya 4%. UMKM dengan akses digital juga memiliki lebih banyak strategi bertahan dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19.

Tercatat 16% dari UMKM dengan akses digital melakukan modifikasi produknya, 18% melakukan optimisasi penjualan online, dan hanya 11% yang melakukan restrukturisasi kredit. Sementara UMKM tanpa akses digital sebagian besar, atau 26% mengandalkan restrukturisasi hutang sebagai strategi bertahan yang utama.

UMKM dengan akses digital dalam memasarkan dan menjual produknya juga memiliki durasi bertahan yang lebih baik dibandingkan usaha tanpa akses digital. Hasil survei memperlihatkan bahwa sebanyak 61% UMKM dengan akses digital dapat bertahan selama 3 bulan atau lebih pada kondisi pandemi Covid-19. Sementara hanya 56% UMKM tanpa akses digital dapat bertahan dengan durasi yang sama.

Selain akses digital, dukungan pemerintah melalui program PEN juga membantu UMKM untuk bertahan. Sebanyak 79% dari UMKM yang kami survei mengetahui adanya program PEN. Selanjutnya, sebesar 83% dari UMKM yang telah menerima atau dalam proses pendaftaran program PEN menyebutkan bahwa program tersebut membantu kondisi usaha mereka. [ipe]


# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA