Komjak Soroti Kewenangan Penyidikan RUU Kejaksaan

IN
Oleh inilahcom
Jumat 25 September 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) RI, Barita Simanjuntak menyoroti Revisi Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004, terutama soal perluasan kewenangan jaksa untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan suatu perkara tindak pidana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa kewenangan penyelidik dan penyidik itu pada Polri atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

"Memang ini tidak berdiri sendiri, karena juga ada kaitannya dengan KUHAP yang sekarang sedang berjalan. Saya kira di KUHAP juga itu harus diatur," kata Barita.

Dalam UU Kejaksaan berkaitan tugas pokok dan kewenangan, Barita mengatakan, memang jaksa wewenangnya untuk melakukan petunjuk dan memberi pedoman harus lebih diperkuat. Sehingga, kejaksaan bisa punya kewenangan berkaitan dengan petunjuk atau dalam penanganan perkara yang diberikan kepada penyidik.

"Jadi sebenarnya tidak meniadakan fungsi penyidik, tetap penyidikan pidana umum ada di kepolisian. Ini berkaitan dengan KUHAP yang sementara sedang jalan RUU (KUHP-KUHAP)," ujarnya.

Ia menambahkan revisi Undang-Undang Kejaksaan juga terkait soal kepercayaan masyarakat (public trust) belakangan ini, sehingga perlu dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Kejaksaan yang sudah berusia hampir 14 tahun itu.

Untuk meyakinkan publik terhadap kewenangan-kewenangan jaksa ini perlu adanya pengawasan yang transparan dan ketat supaya tidak menimbulkan abuse of power. Karena, tujuan perubahan UU itu untuk peningkatan kualitas hukum yang dibutuhkan publik.

"Sebenarnya yang harus dibangun kaitan pengaturan tugas kewenangan itu bagaimana mekanisme pengawasannya untuk meyakinkan publik, bahwa RUU Kejaksaan ini untuk memperkuat penegakan hukum sekaligus membangun koreksi evaluasi agar penegakan hukum tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan," katanya.

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA