Gaduh SPI Bawang Putih, Jokowi Perlu Ganti Mendag

IN
Oleh inilahcom
Selasa 29 September 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Impor bawang putih seakan tak pernah sepi dari masalah. Selalu muncul di setiap zaman. Kini Surat Persetujuan Impor (SPI) yang diributkan. Muncul desakan ganti Mendag Agus Suparmanto,

Terkait keluarnya SPI bawang putih, memang menjadi wewenang Kementerian Perdagangan. Diduga ada perusahaan atau importis yang dianak-emaskan sehingga mudah menggenggam SPI.

Kegaduhan ini, tentu saja sangat mencoreng citra pemerintahan Joko Widodo. Apalagi, Jokowi telah mencanangkan program food estate demi mencapai ketahanan pangan. Artinya, rezim ini sangat menghindari impor pangan.

Ketika muncul masalah ini, Presiden Jokowi seharusnya memberikan catatan hitam kepada Menteri perdagangan Agus Suparmanto. Bila perlu langsung sikat, langsung reshuffle.
"Janjinya Jokowi kan enggak mau banyak impor. Dia impor, berarti melanggar visi misinya atau janji Jokowi kepada rakyat. Ini harus ditegur keras, kalau enggak mau begitu, ya reshuffle. Ganti nih menteri. Menteri enggak mutu kalau kayak gitu," kata Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, Jakarta, Senin (28/9/2020).

Uchok menilai, persetujuan impor tetaplah melalui prosedur jelas. Pihak terkait harus memberikan kuota sesuai kapasitas dan persyaratan yang dilakukan importir. Dia menyesalkan adanya kabar bahwa SPI bawang putih dengan tonase besar diberikan kepada importir tertentu, yang diduga tidak memiliki rantai distribusi yang jelas.

"SPI yang keluar harus terbuka supaya jelas ke publik. Ada pertanggungjawaban ke publik bahwa importir-importir ini jelas siapa. Kalau tidak jelas itu berarti ada dugaan mafia main dong" tuturnya.

Sedangkan Komisioner Ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih mengatakan, pihaknya memantau permasalahan di proses impor bawang putih kali ini. Alamsyah mengaku akan melihat proses di DPR dan mendengar penjelasan dari Kemendag. "Kita lihat saja, karena kan katanya mau dipanggil DPR. Kalau ada perkembangannya ya kita pantau apakah kita harus melakukan investigasi atau tidak," ujarnya kepada wartawan, Senin.

Diakuinya, kisruh impor bawang putih beberapa kali terjadi, karena banyak pihak berkepentingan. Namun menurut Ombudsman, kekisruhan berbeda-beda kasusnya. "Kecuali ada yang mau lapor ke Ombudsman, ya kita tindak lanjuti. Laporan kan mesti jelas, ada yang merasa keberatan, melapor dengan administrasi yang jelas, tapi selama belum ada yang lapor ya kita monitoring terus," jelasnya.

Ketua Perkumpulan Pelaku Usaha Bawang Putih dan Sayuran Umbi Indonesia (Pusbarindo), Valentino, mengaku sulit untuk membuktikan kongkalikong dalam penerbitan SPI. Tak beda dengan kentut, baunya menyengat namun sulit ditemukan asalnya darimana.

Meski begitu, kata dia, banyak keanehan yang sulit ditutupi. Misalnya, anggota Pusbarindo tak kunjung menerima SPI selama 6 bulan lebih. Namun, di pasaran banyak ditemukan bawang putih impor.

Dia menduga, masalah ini merupakan buntut dari relaksasi SPI oleh Kemendag beberapa waktu lalu. Alasannya, kemendag ingin mempercepat importasi bawang putih. Sedang Kementan bersikap sebaliknya, tetap memberlakukan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) terhadap importir bawang putih.

"Ada aturannya di Permendag Nomor 44, pengajuan SPI paling lambat 2 hari kerja harus ditandatangan. Tapi nyatanya sudah berbulan-bulan tidak keluar. Kalau RIPH Kementan, mayoritas anggota kita semua sudah dapat, tapi SPI yang susah," tuturnya

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana memanggil menteri perdagangan dan menteri pertanian terkait sengakrut impor bawang putih. Sejumlah kalangan menduga persetujuan import itu ada penganakemasan terhadap pengusaha importir.

"Kalau memang mau clear ya memang harus ada rapat gabungan antara Komisi IV dan Komisi VI bersama Kemendag dan Kementan, untuk mencari titik temu sekaligus minta penjelasan dari mereka," ujar anggota Komisi IV DPR RI, Firman Subagyo, Senin (21/9/2020).

Menurut politisi senior Golkar ini, persoalan impor bawang putih kembali mengemuka karena ada dugaan permainan dengan perusahaan terafiliasi dengan pengusaha tertentu.

Sementara itu, Kementerian Perdagangan hingga saat ini baru menerbitkan Surat Perizinan Impor (SPI) bawang putih sebanyak 62.000 ton. Padahal sebelumnya, Kementerian Perdagangan telah menerbitkan rekomendasi impor produk Holtikultura (RIPH) untuk 103.000 ton bawang putih.

Sebaliknya, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto beberapa waktu lalu mengatakan, pemerintah memang tidak langsung menerbitkan SPI bawang putih seluruh. Pasalnya, pihaknya harus terlebih dahulu memeriksa secara hati-hati berkas SPI yang sudah diajukan oleh importir. Menurut Agus, ada beberapa perusahaan baru yang ikut dalam proses impor bawang putih ini.[ipe]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA