Kasus L/C Asei, JPU Dituding Merekayasa Alat Bukti

IN
Oleh inilahcom
Kamis 01 Oktober 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Proses persidangan dengan terdakwa Kepala Kantor Cabang Utama (KCU) Jakarta, Musa Harun Taufik (MHT) dan terdakwa Kabag underwriting Kantor cabang utama Jakarta PT Asuransi Ekspor Indonesia/Asei (Persero), Human Mintaraga (HM) memasuki agenda sidang pembacaan nota pembelaan atau pledoi.

Pembelaan dibacakan secara virtual oleh terdakwa pada Jumat, 25 September 2020 dihadapan para hakim yang berada di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam pembelaannya, terdakwa Musa dan Human mengaku semua yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak benar dan tidak memiliki bukti kuat.

Dakwaan-dakwaan tersebut kata Human yang hanya menjabat di posisi kantor cabang ini merupakan rekayasa untuk mengkriminalisasi dirinya. "Saya dijadikan kambing hitam oleh oknum-oknum dari kantor pusat PT Asei, beserta oknum-oknum lainnya yang terkait," kata Human.

Selain itu, Human juga mengatakan, adanya rekayasa alat bukti oleh JPU. Dalam Surat Tuntutan dirinya, bahwa saksi Sdr. Wahyu Marsudi juga dihadirkan di dalam persidangan. "Namun yang sesungguhnya terjadi saksi Sdr. Wahyu Marsudi tidak pernah dihadirkan di persidangan," kata Human mengeluhkan.

Setelah dikonfirmasi, Sdr. Wahyu yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian CRM, Kantor Cabang PT Asei di Jakarta mengaku, sejumlah karyawan bahkan menurutnya hingga puluhan, karyawan dari PT Asei banyak yang dilibatkan sebagai saksi dalam kasus tersebut. Namun dirinya tidak pernah diundang dan diajukan sebagai saksi dalam persidangan kasus itu.

Untuk itu, atas sejumlah pembelaan dari terdakwa Human Mintaraga di hadapan para Hakim ini, ia memohon untuk membebaskan segala macam tuntutan kepada dirinya. "Walaupun nantinya hakim memiliki pandangan lain, saya harap dapat memutuskan dengan seadil-adilnya," ujarnya.

Sedangkan Musa dalam pembelaannya, mengatakan bahwa JPU tidak cermat dan tidak objektif dalam melakukan dakwaan karena menggunakan banyak saksi yang memberikan keterangan palsu di dalam BAP maupun di persidangan, antara lain adalah saksi Indra Noor, Anna Lukman, Zulkarnain, Wahyu Siswanto, Raden Seskohadi, Zaafril Razief Amir, Rhapi Rustianingsih, dan Joni Junarto.

Musa menambahkan, ada beberapa keterangan saksi di dalam BAP yang memberikan kesaksian hanya sebatas copy paste dalam BAP salah seorang saksi kepada saksi-saksi yang lain yaitu saksi Indra Noor, Anna Lukman, Zulkarnain, Sandaru Drajat.

"Keterangan Palsu dan copy paste di dalam BAP saksi-saksi tersebut sangat tendensius dan mengarah kepada persekongkolan atau konspirasi dengan melokalisir kesalahan di kantor cabang," kata Musa.

Terdakwa Musa Harun Taufik memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan vonis bebas dari segala macam tuntutan kepada dirinya karena sesuai fakta persidangan tidak terbukti bersalah di mana dalam kasus ini ia telah didzolimi, difitnah dan dipermalukan oleh sejumlah pihak.

Sementara, Rio salah satu tim kuasa hukum Musa dan Human mengungkapkan, bahwa sejak awal proses kasus ini telah banyak kejanggalan di mana pada saat penahanan kedua kliennya, Kejari Jakpus memuat foto dan berita di media sosial instagram dan facebook Kejari Jakpus.

Kemudian, Kajari Jakpus Riono Budi Santoso dalam pers release-nya di laman Kejaksaan RI pertanggal 1 Februari 2020 mengatakan bahwa: "...empat orang yang ditahan saat ini adalah pimpinan dari terdakwa perkara yang sudah kami sidangkan itu.

Atas pernyataan Kajari Jakpus itu, seakan-akan, Musa dan Human adalah pimpinan yang harus bertanggung jawab terhadap kasus tersebut. Padahal Musa dan Human bukan merupakan pimpinan dari Sandaru Drajat. Sesuai fakta persidangan antara Musa dan Human dengan Sandaru Drajat yang telah divonis terlebih dahulu tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban secara pidana karena dalam struktur organisasi di Asei, Sandaru Drajat berada di kantor pusat sehingga yang bertanggung jawab atas perbuatannya adalah pimpinan di kantor pusat yaitu Direktur Utama.

Namun, di tengah proses persidangan, Dirut PT Asei ZRA ditetapkan sebagai tersangka dan tidak pernah diberitakan. Padahal, Dirut PT Asei (ZRA) adalah sebagai pimpinan tertinggi di PT Asei.

Sebagaimana diketahui, kasus ini bermula pada 2012 di mana PT ASEI menyetujui penjaminan L/C impor bagi PT MPP selaku agen dari Celler Resources Singapura untuk melaksanakan pekerjaan jasa perbaikan mesin Pesawat Sukhoi antara TNI AU dengan Celler Resources Singapura.

Namun, dalam surat jaminan L/C usance ini, terdapat PT Andalan Artha Advisindo (AAA) Capital, Pte. Ltd yang menjadi beneficiary party sehingga yang membelanjakan barang dan berurusan dengan supplier bukan dari pihak PT MPP.

Sebelum penjaminan L/C impor ini disetujui, ada 27 butir syarat dan ketentuan yang dibuat oleh PT ASEI kantor pusat dan harus dipenuhi untuk penerbitan penjaminan L/C impor dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) sebagai issuing bank. Kedua terdakwa tidak mempunyai limit kewenangan karena kantor cabang hanya sebagai booking office.

Pihak kuasa hukum terdakwa Human Mintaraga dan Musa Harun Taufik menyayangkan pada saat jatuh tempo usance L/C tersebut PT MPP gagal bayar atau wanprestasi, sehingga pemberian penjaminan L/C ini dianggap merugikan keuangan negara, meskipun pengerjaan perbaikan mesin Pesawat Sukhoi TNI AU telah rampung dikerjakan dan PT MPP telah membayar sebagian kewajibannya ke Asei meskipun ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan celah dalam penjaminan L/C ini.

Tim kuasa hukum terdakwa menyampaikan bahwa pihak keluarga kedua terdakwa saat ini sedang mempertimbangkan mengajukan proses hukum terkait keterangan palsu yang diberikan para saksi dalam kasus ini.

Tim kuasa hukum Musa dan Human juga menagih janji Jaksa Agung dalam pernyataannya saat groundbreaking gedung Kejati Kaltim yang berjanji akan menindak tegas jaksa yang melakukan perbuatan tercela dan mencederai rasa keadilan masyarakat. [*]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA